Polisi Buru 2 Tersangka Penipuan Penjualan Rumah Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi masih memburu dua tersangka penipuan penjualan perumahan syariah.

Sebelumnya, polisi telah menangkap empat tersangka penipuan penjualan perumahan syariah, masing-masing berinisial MA, SW, CB, dan S.

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dedy Murti Haryadi mengatakan, kedua tersangka yang buron berperan sebagai karyawan pemasaran.

Mereka meyakinkan para korban untuk membeli rumah syariah dengan harga murah.

"Sementara ada dua (tersangka yang buron). (Perannya) sebagai pemasar dan juga meyakinkan para konsumen," kata Dedy di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Dedy mengimbau masyarakat tak mudah percaya penjualan perumahan syariah dengan harga murah.

Masyarakat sebaiknya mengecek terlebih dahulu perusahaan pengembang perumahan di website pemerintah daerah atau kementerian PUPR.

"Masyarakat diimbau cek ke Kementerian Agama, Kementerian PUPR, terdaftar atau tidak perizinannya. Mereka juga dapat mengecek ke bagian perizinan di website pemda setempat, itu bisa dicek online," ungkap Dedy.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penipuan penjualan rumah syariah.

Para tersangka telah menipu 3.680 korban dengan total kerugian mencapai Rp 40 miliar.

Perumahan syariah itu rencananya akan dibangun di daerah Tangerang Selatan dan Banten.

Kepada para korban, tersangka menjanjikan pembangunan perumahan itu rampung pada Desember 2018.

Namun, hingga saat ini, belum dibangun perumahan syariah seperti yang dijanjikan kepada para korban.

Para tersangka malah melarikan diri dengan menggunakan uang para korban.

Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti di antaranya brosur penjualan, bukti pembayaran para korban, dan master plan pembangunan perumahan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 137 Jo Pasal 154, Pasal 138 Jo Pasal 45 Jo Pasal 55, Pasal 139 Jo Pasal 156, Pasal 145 Jo Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan atau Pasal 3,4 dan 5 UU RI Nomor 08 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukumannya di atas 20 tahun penjara.