Banjir di Jakarta, Saat Kata-kata dan Fakta Lapangan Tak Sejalan

Karena telah kerap kali terjadi, banjir mestinya bisa ditanggulangi lewat kerja atau program pemerintah.

Beberapa tahun terakhir, salah satu program yang cukup diandalkan untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah normalisasi atau pelebaran sungai.

Seiring pergantian gubernur, Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan mengganti istilah itu dengan sebutan naturalisasi.

Anies tidak ingin ada betonisasi kawasan pinggir sungai karena dia menilai itu akan merusak ekosistem sungai. Ia setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile.

Karena itu nama program diganti, bukan normalisasi tetapi naturalisasi.

Dengan nama naturalisasi atau normalisasi, tugas Pemprov DKI Jakarta tetap sama yaitu membebaskan lahan. Yang melakukan pelebaran sungai adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk Sungai Ciliwung, panjang aliran sungai yang mesti dilebarkan 33 kilometer.

Namun hingga kini, dari target itu yang baru diselesaikan 16 kiometer. Pelebaran terhalang pembebasan lahan yang menjadi tugas Provinsi DKI Jakarta.

Dua tahun terakhir, pembangun terhenti karena tidak ada pembebasan lahan.

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020) lalu.

Apa yang dicanangkan Anies sebagai naturalisasi pun belum terlihat publik.

Program sumur resapan, yang dilakukan untuk atasi banjir, juga tidak mencapai target.

Di sisi lain Anies kerap meyakinkan warga bahwa pekerjaan Pemprov DKI terkait banjir sudah dijalankan.

Akan lakukan apapun untuk atasi banjir

Beberapa bulan setelah menjabat, tepatnya pada 12 Februari 2018, Anies menyatakan akan melakukan apa pun untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta.

"Bagi saya, prinsipnya adalah saya akan kerjakan apa pun yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir," ujar Anies di Bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat saat itu.

Anies juga mengaku siap bertemu dengan siapa pun terkait permasalahan banjir di Jakarta. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Bogor.

Sembilan bulan setelah itu, Anies mengaku menyiapkan cara dalam mengantisipasi banjir pada musim hujan.

Langkah pertama adalah dengan membuat vertical drainage atau sumur serapan. Langkah kedua yaitu meminta warga cepat tanggap dengan datangnya banjir.

"Satu, air yang turun di Jakarta itu sebisa mungkin kita masukkan ke dalam tanah, kita sudah siapkan gambaran programnya tidak lama lagi. Kita akan kick off untuk vertikal drainase, sekarang sedang diuji coba di beberapa titik. Nanti kalau sudah selesai ceritakan," kata Anies di Kali Ciliwung, Condet, Jakarta Timur, pada 11 November 2018.

Pemprov DKI Jakarta sendiri menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan.

Faktanya Dinas Perindustrian dan Energi DKI baru membangun 804 sumur resapan dari target 1.300 titik di tahun 2019.

Lalu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebutkan telah membangun 990 dari target 1.000 sumur resapan.

Naturalisasi diklaim sudah mulai dijalankan

Program naturalisasi sungai sering dilontarkan Anies. Ia menyatakan, konsep naturalisasi sungai sudah dijalankan. Anies meyakini hasil naturalisasi dapat dilihat pada akhir tahun 2019.

"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, pada 2 Mei 2019.

Naturalisasi, kata Anies, menghidupkan ekosistem sungai. Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," lanjtunya. 

Namun Pemprov DKI tak menjelaskan di mana area sungai yang sudah dinaturasiliasi atau berapa meter naturalisasi yang telah dikerjakan.

Tempat yang sudah dinormalisasi dilanda banjir

Anies menilai, banjir yang terjadi pada awal tahun ini bukan persoalan sungai telah dinormalisasi atau belum.

Pasalnya, kata dia, masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang telah dinormalisasi pun masih mengalami banjir.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar Anies, pada 3 Januari ini.

Daerah yang aliran sungainya telah dinormalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara di Jakarta Timur.

Anies mengatakan, banjir di Jakarta dapat diselesaikan dengan cara pengendalian air di daerah hulu. Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung.

Hal itu kata dia, karena pompa air di Kemang bekerja dengan baik.

"Hujan yang sedemikian deras, tapi kenapa Kemang tidak banjir, karena pompa mobile kami bekerja di Kemang Raya," kata  Anies pada 5 Januari.

"Karena itu, alhamdulillah 85 persen wilayah Jakarta aman. Ada 15 persen yang terdampak dan 15 persen itu ada di bawah 1 persen yang ketinggian airnya di atas 1,5 meter. Artinya secara sistem, kesiapan kita alhamdulillah baik," lanjutnya.

Tetapi, pernyataan Anies berbeda dengan fakta di lapangan. Data Kompas.com, banjir melanda kawasan Kemang pada 1 Januari.

Salah titik banjir di sana adalah di Jalan Kemang Timur. Hery, warga setempat menjelaskan bahwa kawasan rumahnya diterjang banjir setinggi 2 meter lebih.

"Dari pukul 03.00 pagi air memang sudah masuk karena hujan deras kan, tapi semakin lama kok semakin tinggi. Pukul 08.00 saya lihat air sudah setinggi 2 meter," kata Hery.

Butuh pembahasan komprehensif

Anies telah dua tahun lebih menjabat. Setiap tahun banjir muncul walau dengan skala yang bervariasi.

Terkait banjir yang terahir ini, ia menyebutkan, pencegahan banjir akan dibicarakan secara komprehensif, tak hanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, banjir pada awal 2020 tidak hanya menerjang wilayah Jakarta, tetapi juga terjadi di Lebak di Provinsi Banten, dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat.

"Semua program yang terkait dengan pencegahan penanggulangan bencana, kami bicarakan secara komprehensif, karena seperti kita tahu, peristiwa ini terjadi dari Lebak sampai ke Bekasi, bukan satu ruas titik yang terjadi perdebatan, tapi luas," ujar Anies Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Dia belum mau menjelaskan program pencegahan banjir secara komprehensif itu seperti apa. Pemerintah saat ini masih fokus menanggulangi banjir yang terjadi.

Program pencegahan banjir baru akan dibicarakan setelah penanggulangan banjir rampung.

"Pada fase ini, seperti tadi disepakati, kami membicarakan mengenai penanganan akibat banjir, kemudian juga memastikan rehabilitasi berjalan tuntas," kata dia.