Fraksi PSI DPRD DKI Saran Aplikasi Pantau Banjir Diaktifkan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kemunduran dalam sistem peringatan bencana.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana, mengatakan pembelian enam set pengeras suara atau alat Disaster Warning System (DWS) senilai Rp 4,07 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem peringatan banjir.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ujar William dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Kamis (16/1/2020).

Padahal sistem peringatan yang jauh lebih maju, menurut William, pernah dimiliki oleh Jakarta yakni aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata dia.

Sayangnya, fitur ‘Siaga Banjir’ justru tidak ada lagi pada versi terbaru saat ini.

Pada versi terbaru, pengguna hanya bisa melihat ketinggian air di tiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air.

William menyarankan Pemprov DKI Jakarta kembali mengembangkan dan memanfaatkan fitur ‘Siaga Banjir’ sebagai sistem peringatan dini.

"Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone. Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," kata William.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan menambah enam set alat yang digunakan untuk sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) bencana pada tahun 2020 ini.

Alat yang digunakan bernama alat disaster warning system (DWS).

"Untuk tahun 2020 ada kok (anggarannya). Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4,07 miliar," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Selain itu, kata Ridwan, ada pula anggaran untuk pemeliharaan 15 set DWS yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta.