Pemprov DKI Akan Luncurkan Smart Sistem E-Budgeting Februari 2020, Ini Keunggulannya

Smart sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem elektronik budgeting yang sudah ada.

"E- budgeting sekarang posisinya masih dalam proses. Awal Februari (akan launching)," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Atika Nur Rahmania, di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Atika menjelaskan, ada beberapa fitur transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD di smart sistem E-budgeting itu.

"Kita memastikan miliki fitur-fitur seluruh produk dari sistem informasi itu juga terkendali keamanan data dan memastikan penggunaan seluruh wizard sistem dalam produksi data APBD yang akuntabel dan transparan," kata Atika.

Selain itu, di dalam smart sistem E-budgeting juga akan ada fitur interaktif masyarakat.

Sehingga masyarakat bisa komentar dan memberi rating terhadap seluruh kegiatan Pemprov DKI.

"Jadi ada beberapa fitur publik literasi APBD itu akan kita tampilkan. Jadi bukan hanya melihat sebatas angka, tapi juga mengerti bagimana proses, bagaimana kebijakan APBD secara utuh. Itu semua akan kita tampilkan," ujar dia.

Untuk mengakses E-budgeting itu, Atika memaparkan, masyarakat harus mengajukan permohonan akses kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat akunnya.

Nantinya pembuatan akun itu divalidasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

"Masukan dan lain-lain tentunya jelas siapa identitasnya, masukan NIK, email, kenapa kita melakukan validasi untuk satu poinnya. Semua kita lakukan itu berdasarkan standar security," ucapnya.

Atika memastikan sistem yang baru ini dapat mengatasi permasalahan proses penganggaran selama ini. Terutama pascahebohnya anggaran-anggaran yang nilainya fantastis.

"Sistem baru ini akan mulai dilakukan untuk APBD 2021," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Namun, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) asal menyusun rancangan anggaran tersebut. Berbagai pihak mengkritik penyusunan anggaran itu.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah menyalahkan sistem yang ada.

Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.