Dinilai Lebih Efektif dari BPJS Kesehatan, Pemkot Tangsel Ingin Jamkesda Dihidupkan Lagi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menilai program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lebih efektif dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebab klaim dari rumah sakit dapat dipantau langsung oleh Pemkot Tangsel.

"Lebih efektif saja. Saya biasa berhubungan langsung dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit bisa langsung klaim ke Dinkes karena uangnya ada di APBD kalau Jamkesda. Kalau boleh balik ke Jamkesda dihidupkan lagi," kata Benyamin saat dihubungi, Kamis (23/1/2020).

Benyamin mengatakan Pemkot Tangsel tidak keberatan menyiapkan anggaran jika Jamkesda dihidupkan kembali.

Karena selama ini, Pemkot Tangsel sendiri telah mengurus 400 ribu peserta BPJS kelas 3 dengan total anggaran mencapai Rp 140 miliar.

"Kan saat ini saja kita harus meng-cover 400 ribu lebih kelas 3 BPJS. Keteteran sebetulnya. Total UHC itu Rp 140 miliar tahun 2019 kemarin," katanya.

Pemerintah sendiri telah resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Benyamin, tentu kenaikan itu membuat peserta lebih memilih menurunkan kelas lebih rendah untuk menyiasati pembayaran yang lebih murah.

"Dan saat bayar BPJS naik itu malah akan (subsidi) naik lagi kita bisa sampai Rp 25 milyar kenaikan. Karena belum dihitung yang turun kelas dari kelas 2 ke kelas 3 belum lagi yang tunggakan itu sampai Rp 18 miliar kalau enggak salah. Daripada kayak gitu sudah kasih kewenangan lagi bagi pemerintah daerah," tutupnya.