Akan Direlokasi dari Loksem, PKL Tanah Abang: Label Binaan Kami Enggak Ada Artinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di lokasi sementara (loksem) JP 15, Tanah Abang, Jakarta Pusat menolak pembongkaran yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu pedagang yang juga menjadi koordinator PKL JP 15 yaitu Lanjar, mengaku kecewa apalagi mereka adalah PKL binaan Pemprov DKI Jakarta.

"Kaget. Sedangkan kita kan binaan, jadi label binaan itu enggak ada artinya. Auto debet (pembayaran iuran ke Pemprov) padahal berjalan baik," ujar Lanjar, kepada wartawan di lokasi, Rabu (12/2/2020).

Lanjar mengatakan mereka menolak karena tidak semua kios yang ada di sana terkena proyek pembangunan integrasi transportasi umum.

"Paling dua sampai empat kios yang kena proyek, seharusnya itu saja yang direlokasi," kata Lanjar

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan diskusi terhadap instruksi pemindahan loksem itu juga jadi salah satu sebab penolakan mereka.

Lanjar menyampaikan, mereka hanya sekali dipanggil oleh pihak pemerintah yaitu pada tanggal 5 Februari 2020 lalu di RPTRA Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Saat itu, tanpa tahu apa-apa mereka diperintahkan untuk pindah ke dua lokasi binaan (lokbin) yang sudah ada yaitu di kawasan Palmerah dan Cempaka Sari sebelum tanggal 29 Februari.

Hal itu membuat para pedagang terkejut karena dalam waktu singkat mereka harus memindahkan usaha. Padahal sebanyak 31 PKL yang ada di sana merupakan binaan Pemprov DKI Jakarta.

Lanjar berharap Pemprov DKI masih bersedia untuk diskusi terkait pembongkaran yang dianggap sepihak ini.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar penampungan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi sementara ( loksem) JP 15, Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada akhir Februari 2020.

Lahan bekas loksem itu akan menjadi kawasan untuk mengintegrasikan transportasi umum di kawasan Stasiun Tanah Abang, yakni transjakarta, angkutan perkotaan (angkot) Jak Lingko, dan kereta rel listrik (KRL).

Lokasi itu juga akan menjadi tempat para pengemudi ojek online menunggu penumpang.

"(Loksem) JP 15 itu akan kami hapus (bongkar) akhir Februari, kami sudah sosialisasi (kepada pedagang)," ujar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.