Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim asistensi Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Bambang Hero Saharjo menuturkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk melaksanakan Formula E di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Ia pun mengingatkan kembali jika dalam surat persetujuan Komisi Pengara Komisi Pengarah Medan Merdeka terdapat empat persyaratan soal penggunaan kawasan Monumen Nasional untuk perhelatan Formula E.

Salah satunya adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang Cagar Budaya.

"Syaratnya jelas, pengunaan kawasan monas harus tunduk pada undang-undang cagar budaya. Dengan demikian ada dua hal yang harus mereka penuhi terlebih dulu sebelum melakukan kegiatan. Pertama sudah ada belum studi kelayakan dari lembaga yang kredibel ? Kedua, apakah sudah ada rekomendasi dari TACB Nasional? Sebab Monas ini cagar budaya peringkat nasional," ucap Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2020).

Studi kelayakan dan rekomendasi tersebut merupakan ketentuan undang-undang cagar budaya. Maka Pemprov DKI maupun penyelengara mobil balap listrik itu tidak bisa langsung melompat pada tahapan lain sebelum mengantongi dua hal tersebut.

Salah satunya tak boleh langsung melakukan pengujian aspal di atas batu alam atau cobblestone.

"Apalagi langsung uji coba pemasangan aspal di atas cobblestone tanpa kajian. Dan hasil pemeriksaan kami bersama tim penegakan hukum dari KLHK kemaren, uji coba itu meninggalkan bekas aspal yang menempel di sela-sela cobblestone dan goresan-goresan bekas alat berat di atasnya," tuturnya.

Ia pun mengkritik rencana PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara yang akan mengaspal 3,2 hektare di area cobblestone.

"Jika untuk uji coba 60 meter persegi saja meninggalkan bekas rusak dan tempelan aspal yang cukup banyak, bisa dibayangkan nanti efeknya jika hampir separuh kawasan monas dilapisi aspal di atasnya," ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini.

Penggunaan kawasan Monas ini memang belum bisa dikatakan memenuhi syarat. Apalagi muncul kesimpangsiuran soal surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DKI.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI membantah mengeluarkan surat rekomendasi. Dinas Kebudayaan kemudian meralat surat itu dengan menyatakan bahwa rekomendasi yang mereka peroleh adalah dari Tim Sidang Pemugaran (TSP), bukan dari TACB.

”Sampai sekarang Gubernur DKI belum mengirimkan surat klarifikasi secara tertulis kepada Komisi Pengarah. Kami tetap minta soal studi kelayakan dan rekomendasi TACB dipenuhi terlebih dulu," tutur Bambang.

Berikut syarat terkait Formula E di Monas dari Komisi Pengarah:

1. Dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2. Menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan, dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.

3. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.

4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka,