Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Joko Asmoro mengatakan penyelenggara Ibadah haji dan umrah mengalami kerugian yang cukup besar akibat kebijakan pelarangan umrah sementara dari pemerintah Arab Saudi.

Kata dia, potensi kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

"Potensi penjualan kerugian sampai Rp 2-2,5 triliun. Efek luar biasa karena sampai terkena ke tenaga kami," kata Joko dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

Joko menjelaskan, penghitungan itu didapat dari kisaran biaya umrah yang mencapai Rp 20 juta.

Sedangkan setiap bulannya ada sekitar 100.000 jemaah yang berangkat umrah.

"Tapi mereka memahami itu karena ini juga ibadah dan kami tegaskan juga ke teman-teman untuk memahami kondisi ini karena keamanan nomor satu," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan ada sekitar 2.393 jemaah yang tidak dapat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta usai kebijakan pemerintah Arab Saudi diberlakukan.

Serta 1.685 jemaah sudah berangkat tetapi tidak bisa masuk wilayah Arab Saudi.

"Yang sempat transit kemarin balik lagi semua. Kecuali yang sudah berada di sana," ucap Joko.

Diberitakan, kekhawatiran Pemerintah Arab Saudi terhadap meningkatnya jumlah pengidap virus corona atau Covid-19 di seluruh dunia membuat pemerintah berbasis kerajaan itu mengambil langkah melarang seluruh kegiatan umrah dari warga negara yang diduga terjangkit virus corona untuk sementara waktu.

Bahkan, Indonesia yang hingga kini mengklaim belum ada satu pun warga negaranya yang positif virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu, turut menjadi satu dari 23 negara yang dilarang Arab Saudi untuk masuk.

Kompas.com melansir keterangan resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitter resmi mereka.

Selain umrah, larangan juga ditujukan bagi warga yang ingin menuju Masjid Nabawi maupun yang hendak melakukan kunjungan wisata lainnya.

Pemerintah Saudi menyebut, langkah yang dilakukan negaranya sebagai sebuah antisipasi tertinggi, guna mendukung langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam memberantas dan mencegah penyebaran virus ini.