Pemkot Bekasi Pertimbangkan Dampak Ekonomi jika Ajukan PSBB

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mempertimbangkan banyak hal untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya.

Salah satu yang jadi pertimbangan adalah kemampuan ekonomi Pemkot Bekasi jika nantinya diterapkan PSBB.

Adapun dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 di Pasal 2 Ayat 2 disebutkan, PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

“Ini kan ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, ada yang dari Pak Gubernur (bantuan yang terdampak Covid-). Nah kan masih banyak nih (yang terdampak Covid-19) pasca terjadi penurunan ini ekonomi satu dan lain hal, nah ini kan juga membutuhkan biaya, ini sedang menjadi pertimbangan kita (ajukan PSBB),” ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di Bekasi, Selasa (7/4/2020).

Ia mengaku saat ini Kota Bekasi mengalami penurunan pendapatan hingga 70 persen sejak hotel, mall, dan tempat hiburan ditutup lantaran pandemi Covid-19.

Pepen (sapaan Rahmat) khawatir kemampuan anggarannya tidak cukup untuk memenuhi warga Kota Bekasi kalau nanti diterapkan PSBB.

Apalagi saat ini pihak Pemkot Bekasi tengah mempersiapkan anggaran Rp 4,7 miliar untuk bantuan APD bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.

“Dirumuskan (anggaran bagi yang terdampak) sudah, tapi itu besar (anggarannya), belum tahu berapa anggarannya, orang baru dirapatin baru dihitung-hitung. Ini lah di satu sisi kita juga sedang fokus pada pembiayaan alat kesehatan, di satu sisi lain kita harus ini kan dengan dana bantuan sosial,” kata dia.

Dengan demikian, pihak Pemkot masih mempertimbangkan matang-matang apakah hanya PSBB yang bisa menekan angka Covid-19 di Kota Bekasi.

Sebab meski PSBB belum diterapkan, Pemkot Bekasi telah menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun kebijakan itu yakni, adanya karantina atau isolasi kemanusiaan di setiap kecamatan dengan membuat “RW Siaga”, melakukan pemeriksaan ketat masyarakat yang hendak masuk atau keluar di kawasan perbatasan Kota Bekasi, dan melakukan pembatasan kegiatan setelah pukul 21.00 WIB.

“Kita sedang rumuskan itu, apakah kita sudah benar mau menetapkan PSBB atau kita masih mau melakukan langkah-langkah lain,” kata Pepen

Ia mengatakan, saat ini tengah menyiapkan konsep PSBB di Kota Bekasi.

“Kalau itu sudah memenuhi ya kita tentunya mengajukan ke Pak Gubernur, ke Menkes,” tutur dia.