Pemkot Bekasi Mempersiapkan Sejumlah Hal jika PSBB Diterapkan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mengajukan lima daerah di Jawa Barat yakni Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor ke pemerintah pusat agar diberlakuan PSBB.

“Kami bukan saja rapat PSBB, tapi kami membahas gugus tugas dalam penanganan pencegahan Covid-19 yang ada. Memang dalam teleconference kemarin kami meminta setelah Kota Depok, Kota Bekasi minta untuk diadakannya PSBB, tapi itu butuh tahapan. Tadi juga ada saran dari ketua harian (Ketua DPRD),” ujar Effendi atau Pepen di Bekasi, Rabu (8/4/2020).

Pepen mengatakan, persiapan menuju PSBB tengah dikoordinasikan dengan DPRD, Dandim, dan TNI.

Pihaknya juga menghitung relokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 dan masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama para pekerja harian.

Ia menyepakati pengeluaran anggaran untuk tiga aspek, yaitu kesehatan, social safety net, dan ekonomi.

Penerapan PSBB akan membawa konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus ditanggung pemerintah daerah.

“Kalau menghentikan kegiatankan terutama dalam konteks penurunan daya beli, tidak ada stok, itu harus ditanggung oleh pemerintah, itu bebannya pun harus dipikirin,” ujar Pepen.

“Jadi bukan suruh orang di rumah saja, ada hal-hal yang menjadi substansi itu, yang harus benar-benar dipikirkan. Nah ini yang menjadi pemikiran dan perencanaan yang matang,” tambah Pepen.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman mengatakan, pihaknya bersama Pemkot Bekasi, Dandim, dan polisi menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas jika PSBB diterapkan. Dapur umum dan stok logistik Kota Bekasi selama PSBB pun tengah dipersiapkan.

“Termasuk ketika sudah PSBB ini apakah sudah disiapkan dengan social safety net atau jaringan pengaman sosial,” kata dia.

Ia juga mempersiapkan sektor usaha apa saja yang nantinya diperbolehkan tetap beroperasi.