Pemkot Bekasi Bangun 12 Dapur Umum untuk Warga Terdampak Covid-19

Pasalnya, hingga saat ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat masih belum jelas.

“Kita punya 10 set alat dapur umum. Kita pinjem sama Kodim, kita pinjam sama Yonif 202 untuk pembangunan dapur umum,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin (13/4/2020).

Ia menyampaikan, pihaknya telah meminta 12 Kecamatan yang ada di wilayah Bekasi untuk membangun dapur umum.

“12 kecamatan sudah kita perintahkan (membangun dapur umum) dan Insya Allah di 12 tempat siap membangun dapur umum, ujar pria yang akrab disapa Pepen itu.

Saat ini, pihak Pemkot tengah mencari bantuan dana lewat Corporate Social Responsibility (CSR) ke perusahaan-perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan di dapur umum.

Namun, ia enggan menjelaskan secara detail berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membuat dapur umum tersebut.

“Kita masih usaha dari CSR, masih minta bantuan ke perusahan atau masyarakat yang tidak mengikat untuk kegiatan sosial ini,” tutur dia.

Pemkot Bekasi sebelumya berharap Pemprov DKI Jakarta juga turut membantu memberikan Bantuan sosial (Bansos) kepada warga miskin Kota Bekasi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pepen mengaku sudah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permintaan bantuan sosial kepada warga Kota Bekasi yang terdampak PSBB.

"Sudah, tiga hari yang lalu saya sudah bikin surat DKI sudah terima itu, bikin surat bantuan, minimal kesenjangan itu jangan terlalu tinggi," katanya.

Bantuan dari DKI diharapkan dapat memberikan keringanan Pemkot Bekasi dalam penanganan Covid-19 sekaligus pelaksanaan PSBB.

Mengingat, Kota Bekasi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta merupakan mitra kerja dalam beberapa program kepemerintahan.

Sementara, Bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar hingga kini belum ada kejelasan kapan akan terealisasi.

Padahal, penerapan PSBB di Kota Bekasi akan berlaku mulai Rabu (15/4/2020).

Ada 106.000 kartu keluarga (KK) Kota Bekasi yang akan mendapat jatah Bansos dari Kementerian Sosial.

Jumlah itu berdasarkan catatan pemerintah pusat melalui Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara dari Pemprov Jawa Barat sebanyak 27.000 KK Kota Bekasi dijatah untuk mendapatkan Bansos.

"Kemarin tahap awal kita ajukan 48.000 tapi gubernur bilang 32.800. Setelah itu Sekda ngundang turun lagi jadi 27.000. Saya sudah kabari gubernur minta atensi yang tinggi untuk Kota Bekasi. Artinya, perhatian yang tinggi kalau kita minta 48.000, ya mbok tolong 48.000," ujar Rahmat.