Depok Minta Jakarta Tindak Perusahaan yang Paksa Pegawai Masuk Kantor Saat PSBB

Permintaan Idris itu sehubungan dengan padatnya penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line yang menuju ke Jakarta dari kota-kota satelit di sekitarnya pada Senin (13/4/2020) kemarin dan Selasa ini.

Kapasitas dan waktu operasional KRL sudah dibatasi sehubungan dengan pembatasan transportasi selama PSBB di Jakarta yang berlaku sejak Jumat pekan lalu hingga 23 April ini.

Pembatasan waktu operasi KRL itu rupanya menciptakan penumpukan penumpang karena tidak seimbangnya permintaan dan ketersediaan armada KRL.

"Dalam kenyataannya, mereka (para pegawai) tidak diliburkan oleh perusahaan. Akhirnya, mereka tetap masuk dan tidak ada kendaraan yang efektif bagi mereka, yang murah adalah commuter (line)," kata Idris ketika dihubungi Kompas.com, Selasa petang.

"Maka jalan keluarnya adalah bagaimana kantor-kantor di Jakarta, perusahaan mereka, ditutup dulu," imbuh dia.

Kemarin, Idris melalui perwakilannya menyepakati usulan bersama pimpinan daerah kota dan kabupaten Bogor serta Bekasi kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menghentikan operasional KRL selama PSBB yang berlaku mulai Rabu besok di Bodebek.

Akan tetapi, Idris khawatir bahwa penyetopan KRL berpotensi membuat para pegawai tumpah ke jalan raya, sedangkan angkutan umum Jalan Raya juga telah dibatasi pada masa PSBB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi bahwa sejumlah perusahaan di wilayahnya tak menaati ketentuan PSBB dengan mengubah sistem kerja menjadi kerja dari rumah.

Senada, Idris beranggapan bahwa jalan satu-satunya mengurangi okupansi KRL yakni menindak perusahaan-perusahaan yang memaksa pegawainya ke kantor padahal tak termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan selama PSBB.

"Yang harus dilakukan adalah penertiban para pegawai di perkantoran di Jakarta yang sebetulnya tidak masalah kalau mereka diliburkan. Ada laporan kemarin, beberapa kantor tidak meliburkan pegawainya, padahal kantor tersebut juga tidak terlalu masalah jika diliburkan," ujar Idris.

"Dengan demikian maka pegawai-pegawai di Jakarta yang tinggal di Depok, Bogor, Bekasi, ya mereka tidak berkantor dan otomatis mengurangi penumpang KRL," lanjut dia.