Anggota DPRD DKI Nilai Bansos Masih Salah Sasaran, Perusahaan Masih Beroperasi Saat PSBB

PSBB diterapkan untuk menekan penyebaran virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) yang menyebakan penyakit infeksi Covid-19.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki terkait penerapan PSBB itu.

Ia menyebutkan, pendistribusian bantuan sosial (bansos) masih tidak tepat sasaran. Selama PSBB, pemerintah memberikan bansos kepada warga miskin dan mereka yang rentan miskin. Bantuan dalam bentuk bahan pangan dan barang kebutuhan sehari-hari.

"Kami melihat pemberian bansos belum tepat sasaran karena kejadian di Kelapa Gading membuktikan hal tersebut. Satu RW menolak, karena merasa mampu," kata Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Ia juga menyoroti surat keputusan (SK) Gubernur soal daftar penerima bansos yang belum dikeluarkan sesuai Peraturaturan Gubernur Nomor 33 Tahun Pasal 21 Ayat 3.

Selain itu, Gilbert meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak perusahaan yang masih beroperasi saat PSBB. Apalagi perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan sektor yang dikecualikan selama PSBB.

"Walau pun izin dari Kemenperin (Kementerian Perindustrian), kalau tidak masuk dalam kriteria usaha yang boleh buka, itu bisa disuruh tutup lewat peraturan PSBB dan pendekatan lewat Forkopimda. Alasan wabah pandemik kuat untuk meminta mereka tutup," kata dia.

Selama PSBB, semua kantor di Jakarta diminta ditutup dan karyawanya kerja dari rumah kecualia beberpa sektor.

Anggota Komisi B itu juga berharap agar Pemprov DKI memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

PSBB di Jakarta dijadwalkan akan berakhir pada 23 April 2020. Namun bisa diperpanjang tergantung kondisi penyebaran virus SARS-CoV-2.

Selama PSBB, warga hanya diperbolehkan keluar rumah jika dalam keadaan darurat, seperti memenuhi kebutuhan pokok, atau bekerja di sektor tertentu yang mendapat pengecualian.

Saat keluar rumah, warga wajib menggunakan masker.