Pemprov DKI Coret Anggaran Rehab Lebih dari 100 Sekolah, Dialihkan untuk Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoret anggaran rehabilitasi lebih dari 100 gedung sekolah dalam APBD tahun 2020.

Anggaran itu dialihkan menjadi anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19.

Total anggaran rehab sekolah hingga pembangunan gedung dan ruang kelas baru yang dialihkan mencapai Rp 1,379 triliun.

"(Rehab sekolah) sementara tidak dilaksanakan di tahun 2020 ini karena anggaran pembangunan fisik yang ada diprioritaskan untuk penanganan Covid-19," ujar Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Sulistiono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Budi menjelaskan, Dinas Pendidikan mulanya akan merehab total 72 gedung sekolah pada tahun ini dengan anggaran Rp 1,359 triliun.

Namun, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 695,4 miliar.

"(Rp 695,4 miliar) dialokasikan untuk 28 sekolah yang sangat memerlukan rehab total, namun belum dilaksanakan," kata Budi.

"Saat ini skala prioritasnya untuk penanganan Covid-19," lanjutnya.

Dari rencana 72 sekolah, berarti ada 44 sekolah yang batal direhab total oleh Dinas Pendidikan karena anggaran senilai Rp 663,8 miliar telah dicoret.

Selain itu, ada lebih dari 80 sekolah yang mulanya akan direhab berat oleh Suku Dinas lima wilayah kota. Namun, anggaran rehab berat puluhan sekolah itu dicoret seluruhnya.

Dengan demikian, ada lebih dari 100 sekolah yang batal direhab tahun ini karena anggarannya dicoret dalam APBD 2020.

Dengan batalnya rehab bangunan sekolah pada tahun ini, Dinas Pendidikan dan Suku Dinas-Suku Dinasnya hanya akan melakukan pemeliharaan rutin agar bangunan-bangunan sekolah itu tak makin rusak.

"Semoga semua (pemeliharaan) berjalan baik dan aman. Semoga Covid-19 segera berakhir sehingga aktivitas pembangunan fisik bisa berjalan normal kembali," ucap Budi.

Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 10,77 triliun untuk penanganan Covid-19.

Rinciannya, Rp 2,67 triliun untuk penanganan bidang kesehatan, Rp 7,6 triliun untuk jaring pengaman sosial, dan Rp 500 miliar untuk penanganan dampak ekonomi.