Enam Penumpang Positif Covid-19, Lima Kepala Daerah Desak Hentikan Operasional KRL

Enam penumpang commuterline yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut diperiksa di stasiun berbeda dengan rute tujuan Jakarta.

Mulanya, tiga dari 325 penumpang commuterline yang menjadi sampel uji swab PCR di Stasiun Bogor dinyatakan positif Covid-19 pada Senin (27/4/2020) lalu.

Hal itu terungkap dari twit Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil yang dibagikan melalui akun Twitternya.

Dengan adanya penemuan itu, menurut Emil, KRL yang masih padat bisa mengakibatkan penyebaran orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 secara masif.

“KRL yang masih padat bisa menjadi transportasi OTG Pembawa virus, PSBB bisa gagal,” ujarnya di Twitter.

Setelah tiga orang penumpang commuterline asal Bogor dinyatakan positif Covid-19, Pemerintah Kota Bekasi pun ikut menggelar pemeriksaan swab PCR di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5/2020).

Kemudian, pada Rabu (6/5/2020) kemarin, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengumumkan bahwa dari 300 penumpang commuterline yang menjadi sampel uji swab PCR di Stasiun Bekasi ada tiga orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Setelah mengetahui hasil tiga orang tersebut positif Covid-19, Pemerintah Kota Bekasi langsung menjemput ketiga pasien bersangkutan ke rumah sakit rujukan RSUD Kota Bekasi untuk diisolasi.

“Bahkan tadi saudari LS tadi itu kami jemput dari tempat kerja di Jakarta, kawasan Thamrin. Saat ini mereka ada di Rumah Sakit jalani isolasi,” ujar Rahmat saat press conference, Rabu (6/5/2020).

Rahmat mengatakan, penumpang commuterline itu berstatus OTG. Sehingga tak merasakan gejala sakit.

Bahkan ketiganya tetap rutin menggunakan commuterline untuk beraktivitas ke kantor setiap hari.

“Makanya tadi jadi OTG, dia bisa menjadi carrier ke siapa saja. Kebetulan semua (tiga orang) kooperatif, begitu dikabari disampaikan disiapkan dalam waktu tertentu Alhamdulilah enggak sampai dua jam sudah sampai di rumah sakit kita,” kata Rahmat.

Saat ini tim medis pun tengah melacak siapa saja yang berinteraksi langsung dengan para penumpang commuterline yang dinyatakan positif Covid-19.

Desak hentikan operasional commuterline

Rahmat menyampaikan, hasil dari pemeriksaan pada penumpang commuterline ini membuktikan bahwa ada peluang besar penyebaran Covid-19 di commuterline.

Sehingga ia dan kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi bersepakat untuk meminta pamerintah agar segera menghentikan operasional commuterline atau KRL. Sebab, dengan berhentinya operasional commuterline itu diharapkan dapat menekan angka Covid-19.

Kesepakatan ini telah dilakukan saat rapat bersama secara daring, Selasa (5/5/2020) lalu.

Dikutip dari berita sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, ada dua opsi kebijakan diusulkan oleh lima kepala daerah dalam rapat itu.

Opsi pertama memberhentikan total commuterline sementara. Jika opsi pertama diterima, Pemerintah meminta perusahaan di setiap sektor yang dikecualikan menyediakan angkutan antar jemput bagi karyawannya.

Lalu, opsi kedua yang diajukan, yakni meminta operasionalisasi KRL dibatasi dengan lebih selektif.

Opsi Kedua, jika usulan opsi pertama tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, lima kepala daerah mengusulkan agar diterapkan aturan yang lebih ketat.

Ada layanan transportasi alternatif untuk antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan.

"Ada seleksi lebih ketat terhadap orang-orang yang masuk ke stasiun, misalnya, dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau ada yang hanya ingin sekedar main tidak bisa," kata Bima.

Terkait penyediaan angkutan alternatif, ia menyatakan, pihaknya semaksimal mungkin akan menyiapkan moda tersebut melalui koordinasi dengan organisasi angkutan darat.

Surat usulan rekomendasi tersebut telah dikirim Rabu ini ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat. Surat itu dilampiri hasil tes swab terhadap 325 orang di Stasiun Bogor dan hasil tes swab terhadap 300 di Stasiun Bekasi.

Sebelumnya, lima kepala daerah tersebut sudah mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line.

KRL diminta dihentikan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Namun, Kementerian Perhubungan memutuskan tidak akan menghentikan operasional KRL commuterline selama PSBB diterapkan di Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.

Zulfikri mengatakan, pengendalian yang dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional.

KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 05.00 sampai 18.00 WIB. Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas normal.

Sebab, KRL dikategorikan sebagai kereta api perkotaan.