Menyelisik Paket Bansos DKI, antara Janji Anies dan Realisasi

Persoalan bansos pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Muhadjir menyinggung soal data penerima bansos. Sedangkan Sri menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali mengeluarkan pernyataan terkait janji pendistribusian bansos.

Meski demikian, realisasi di lapangan kerap kali berbeda.

Pekerja harian akan dapat bantuan

Saat pandemi Covid-19 semakin merebak di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta meminta agar seluruh masyarakat tetap berada di rumah.

Imbauan ini juga berlaku bagi para pekerja baik pegawai maupun karyawan hingga pekerja harian.

Kebijakan work from home atau bekerja dari rumah mulai Senin pekan depan tertuang dalam Seruan Gubernur Nomor 6 tahun 2020.

Namun hal ini menjadi sulit mengingat banyak pekerja harian bisa mendapatkan penghasilan ketika bekerja di luar rumah.

Anies saat itu berjanji, pekerja harian di DKI Jakarta akan diberikan bantuan atau subsidi dari Pemprov DKI.

"Bapak ibu sekalian, punya konsekuensi yang tidak sederhana. Karena kemudian sebagian dari masyarakat kita yang memiliki pekerjaan mengandalkan pada penghasilan harian itu akan terdampak. Kita sudah menghitung dan memiliki datanya. Ini merujuk pada penerima bantuan-bantuan dari Pemprov DKI, bantuan subsidi," ucap Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020) lalu.

Saat itu Anies bilang, para pekerja harian sudah didata dan akan diberikan bantuan secara bertahap oleh Pemprov DKI.

"Ada 1,1 juta orang di Jakarta yang itu semua nanti kita akan secara bertahap memberikan bantuan. Sekarang sedang dirumuskan besaran, metode mengikuti perkembangan," tuturnya.

Sembako setiap pekan

Anies juga berjanji untuk memberikan sembako kepada 1,25 juta kepala keluarga (KK) setiap pekannya.

"Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2020) malam.

Pemberian bansos tersebut dimulai dimulai pada 9 April lalu kepada 20.000 KK.

Anies berujar, bantuan ini merupakan kewajiban pemerintah selama masa penerapan PSBB.

Bagaimana realisasinya?

Tak seperti yang dijanjikan Anies, warga nyatanya baru satu kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB.

Bantuan tahap pertama itu didistribusikan pada 9 hingga 25 April 2020.

Bantuan yang diberikan berisi lima kilogram beras, dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua masker kain, dan dua batang sabun mandi. Nilainya setara Rp 149.500.

Berdasarkan rekap pendistribusian bansos yang dapat dilihat di corona.jakarta.go.id, pada 9-25 April 2020 di situs web tersebut, ada 1.049.317 KK yang telah menerima bantuan tahap pertama.

Persentasenya 87,4 persen dari target 1,2 juta KK penerima. Atau, persentasenya 87,8 persen bila target penerima sebanyak 1.194.633 KK.

Hal ini berbeda dengan klaim Anies yang menyebutkan bahwa pembagian bansos telah diterima 98,4 persen dari target 1,2 juta KK.

"Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, orang mampu, sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan koreksi dalam distribusi berikutnya," ucap Anies, Jumat (1/5/2020).

Bansos tahap 2 untuk 2 juta KK

Meski mengalami sejumlah masalah, namun bansos harus terus didistribusikan sebagai bentuk kewajiban dari Pemprov DKI Jakarta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.

Penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19. Padahal sebelumnya tak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI.

Tambahan data penerima bansos ini berasal dari usulan RT/RW yang dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta. RT/RW mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Ada pula pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Catur menyatakan, data 2 juta KK penerima bansos tahap kedua itu masih belum final.

Pemprov DKI masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih.

"Dalam posisi sekarang, data masih di-cleansing," ucap Catur.

Data 2 juta KK penerima bansos itu juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.