7 Mobil Travel Gelap yang Angkut Pemudik di Pasar Rebo Dijaring Dishub

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Sudinhub Jakarta Timur Riky Erwinda mengatakan, ketujuh oknum travel gelap itu dijaring karena telah melanggar aturan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19.

"Tujuh unit kita jaring dari sekitar kawasan Kios Buah Pasar Rebo Rabu pagi tadi," kata Riky saat dikonfirmasi, Rabu.

Riky menambahkan, ketujuh mobil travel gelap yang mayoritas tujuan ke Jawa Tengah itu menggunakan plat nomor hitam dan tidak dilengkapi dokumen izin operasional.

Mereka dianggap melanggar ketentuan penerapan PSBB untuk transportasi umum karena mengambil penumpang di luar Terminal Terpadu Pulo Gebang.

Terminal Terpadu Pulo Gebang menjadi satu-satunya lokasi bus AKAP yang boleh beroperasi di Jakarta di tengah PSBB.

"Kecuali ada izin dan kendaraan umum juga harus yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan, ada stikernya dan berangkat dari Pulo Gebang," ujar Riky.

Polisi sebelumnya mengamankan 228 kendaraan travel gelap yang mengangkut pemudik selama 18 hari Operasi Ketupat 2020 sejak 24 April hingga 11 Mei 2020.

Tercatat 1.389 pemudik mencoba mengelabui polisi untuk melaksanakan mudik dengan menggunakan jasa travel gelap tersebut.

Para pengemudi travel dikenakan saksi tilang dengan dijerat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.

Pemerintah mengizinkan orang keluar dari zona merah Covid-19 di Jabodetabek dengan sejumlah syarat.

Hal itu diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Orang yang diizinkan keluar atau masuk wilayah dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum, yakni mereka yang bekerja dalam pelayanan penanganan Covid-19.

Kemudian, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar.

Selain itu, pelayanan pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting. Kelompok lain, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.

Kemudian, perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal.

Pemerintah juga mengizinkan perjalanan pekerja migran Indonesia, WNI, pelajar yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia.