Pergerakan Warga Melonjak, Pemprov DKI Akui Sulit Atur Waktu Pergi dan Pulang Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berencana mengusulkan pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini sehubungan dengan melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota, Senin (8/6/2020) kemarin.

Menurut Andri, untuk jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Lalu untuk pegawai swasta telah diminta untuk diatur oleh perusahaan masing-masing.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"Jadi sebenarnya begini, pembatasan karyawan dan pembatasan keberangkatan karyawan dah kita atur baik itu untuk ASN dengan SE sekda, maupun di luar SE dengan SK saya, disnaker itu jelas," kata Andri saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Namun, Andri mengaku sulit untuk mengontrol waktu pergi maupun pulang kerja para karyawan dan pegawai yang menyebabkan melonjaknya pergerakan warga baik di jalan maupun transportasi umum.

"Cuma kan agak susah untuk mengawasi mana yang jam sekian, mana yang jam sekian. Yang bisa kita awasi di perusahaan tersebut ada 100 (karyawan), ya otomatis dia harus ada 50," kata Andri.

"Kalau lebih dari 50 kami kasih pelanggaran atau ada protokol kesehatan yang dilanggar. Tapi keberangkatannya jujur saja kita agak susah untuk ini," imbuhnya.

Andri pun meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk mengingatkan warganya agar menyesuaikan dengan jam kerja.

"Makanya kami di sini minta kepada warga, jadi Pak wali kota itu mintanya bukan kepada jam kerja. Warganya agar menaati ketentuan yang sudah dibuat oleh pemda DKI, kalau perusahaannya kan sudah saya sosialisasi. Melalui Kadin, ada 31 asosiasi dan ratusan pengusaha," ucap Andri.

Sebelumnya, dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif diatur jam kerja PNS sebagai berikut :

Pada hari Senin sampai dengan Kamis, sebagian PNS mendapat jadwal masuk pada pukul 7.00 dan pulang pukul 15.30 (dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan 12.30 WIB).

Lalu sebagian lagi masuk mulai pukul 09.00 hingga 17.30 (waktu istirahat pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB).

Selanjutnya, pada hari Jumat sebagian PNS masuk pukul 7.00 hingga 16.00 (waktu istirahat 11.30 sampai 13.00 WIB).

Shift kedua masuk pada pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Lalu, pada Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif disebutkan:

1. Pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan,

2. Membatasi jumlah pekerja yang hadir di perkantoran atau tempat kerja paling banyak 50 persen dari jumlah seluruh pekerja,

3. Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.