Soal Masalah Upah Lembur, PT Transjakarta Sarankan Pegawai Tempuh Jalur Pengadilan

Hal ini untuk menanggapi aduan sejumlah karyawan PT Transjakarta kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Gerindra pada Selasa (14/7/2020).

"Kita siap bayar, apabila ada dasar yang kuat," kata Nadia di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Nadia berujar, untuk karyawan yang merasa belum dibayarkan haknya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Gugatan tersebut harus diajukan agar ada dasar hukum yang kuat dalam tuntutan upah lembur.

"Rekomendasi kami kepada pihak karyawan yang merasa haknya belum ditunaikan, dapat mengajukan gugatan ke PHI agar bisa menjadi dasar hukum bagi setiap pihak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan bersama sejumlah karyawan PT Transjakarta mengadu ke Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta pada Selasa.

Pengaduan ini terkait tidak dibayarkannya upah lembur hari libur nasional oleh PT Transjakarta sejaka tahun 2015 hingga 2018.

"Jadi ada karyawan yang sedang menuntut pembayaran upah lembur hari libur nasional yang belum dibayarkan oleh PT Transjakarta kepada pekerjanya sejak 2015 sampai 2018," ucap Tigor.

Bahkan Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Timur telah mengeluarkan anjuran supaya Transjakarta membayarkan upah tersebut.

"Itu sejak bulan April 2020 di keluarkan Sudin Naker Jaktim. Tapi sampai sekarang Transjakarta sudah lewat waktu ini, sudah menolak dan tidak membayar anjuran itu. Ini sudah lewat waktu," kata dia.