Muncul Klaster Industri di Kabupaten Bekasi, Ini Permintaan Ridwan Kamil...

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu terakhir klaster industri atau perusahaan menjadi momok penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, setidaknya  ada 22 perusahaan yang telah melaporkan bahwa karyawannya terpapar Covid-19.

Ini merupakan data laporan yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sejak Maret hingga Agustus.

"Ya (ada 22 perusahaan yang melapor karyawannya telah terpapar Covid-19),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Enny Jefrey saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2020).

Dari 22 perusahaan di Kabupaten Bekasi, ada sekitar 684 karyawan yang ditemukan terpapar Covid-19. Jumlah karyawan yang terpapar Covid-19 itu tak semua warga Kabupaten Bekasi.

Ada sekitar 380 karyawan perusahaan yang terpapar Covid-19 merupakan warga Kabupaten Bekasi.

Karyawan itu ditemukan positif Covid-19 berdasarkan hasil test swab massal yang dilakukan perusahaannya.

Klaster baru ini pun tak luput dari sorotan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ada sejumlah instruksi dan permintaan yang kemudian diajukan oleh Ridwan Kamil. Apa saja?

Mewajibkan pekerja isi buku harian

Salah satu permintaan yang diutarakan Ridwan Kamil adalah mewajibkan pekerja perusahaan industri untuk mengisi buku harian setiap harinya.

Pengisian buku harian ini dilakukan agar bisa mengawasi aktivitas para pekerja.

"Oleh karena itu saya menugaskan semua dari gugus tugas, sekarang semua karyawan di pabrik-pabrik industri ini wajib mengisi buku harian, setiap pagi harus isi, absen dan mengisi dia ke mana saja sepulang kerja sehingga bisa diawasi dengan gampang," ujar Ridwan melalui siaran langsung di kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (4/9/2020).

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, perusahaan tak bisa mengawasi 24 jam aktivitas karyawannya selama berada di luar perusahaan.

Padahal perusahaan industri sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Dia pun menduga karyawan perusahaan industri yang terpapar Covid-19 kebanyakan tertular dari luar perusahaan.

"Setelah saya monitor, protokol di tempat kerja itu sangat baik, sangat tepat. Sehingga kan pertanyaannya kalau sudah sangat baik dan ketat, kenapa masih terjadi yang namanya keterpaparan (Covid-29). Salah satu kesimpulannya adalah pola perilaku sepulang kerja dari tempat industri yang sudah ketat protokol kesehatannya itu yang kurang termonitor," ujar dia.

Ridwan mengatakan, akan mengerahkan seluruh sumber daya manusia atau aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jawa Barat selama dua pekan ke depan untuk mengawasi perusahaan industri ini.

Dengan begitu, ia berharap klaster industri ini bisa ditekan, sehingga kasusnya tak lagi melonjak.

"Melakukan koordinasi beberapa bulan pertama klaster di industri ini ternyata sangat serius ya. Sehingga kita akan mengonsolidasikan semua sumber daya di Provinsi pun kita akan geser dua minggu ke depan ke Bekasi dan ke Karawang," tutur dia.

Minta smooking room ditutup

Ridwan juga turut memantau penerapan protokol kesehatan di sejumlah perusahaan industri Kabupaten Bekasi.

Usai kunjungan, Ia meminta pemilik perusahaan industri untuk menutup ruang khusus merokok. Ridwan menilai ruangan rokok menjadi salah satu tempat penularan Covid-19 di perusahaan.

"Kalau bisa, tidak ada lagi ruang merokok lagi. Karena hasil temuan kita, dari tempat merokok bersama itu terjadi juga penularan (Covid-19)," tuturnya.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga meminta perusahaan industri untuk mengurangi ruangan-ruangan tak berventilasi.

Hal itu untuk mencegah transmisi penularan Covid-19 di dalam ruangan tertutup, sehingga mengurangi kekhawatiran karyawan terpapar Covid-19 saat berada di ruangan tertutup dalam jangka waktu delapan jam kerja

"Berikutnya adalah ruang-ruang yang tak berventilasi tolong dibobok, diperbaiki, dibuat jendelanya," kata Ridwan.

Instruksikan rutin tes swab

Selain itu, ia meminta perusahaan lakukan pemeriksaan swab test rutin ke karyawannya untuk melacak kasus Covid-19.

Dengan demikian, jika ada penemuan Covid-19 di dalam perusahaan tersebut, bisa ditangani dengan cepat.

"Test PCR (polymerase chain reaction) itu harus mandiri dijadikan sebagai investasi bukan beban, supaya kalau lancar maka produktvitas tidak terganggu," ujar Ridwan.

“Kalau masih terburuk karena situasi lain, rapid kita masih kami izinkan walaupun tidak kita rekomendasikan secara umum lagi. Kita ingin PCR sebagai acuan test," tambah Ridwan.

Minta diterapkan jam malam

Yang terakhir, Ridwan juga meminta Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supria Atmaja untuk menerapkan pembatasan jam malam seperti Bogor dan Depok.

"Pembatasan kegiatan, jadi Pak Bupati bisa meniru kalau memang sudah emergency ya, seperti di Bogor, Depok kan ada jam malam. Kegiatan umum sudah berhenti jam 18.00 sore atau jam 19.00 yah," terang dia.

Ia mengatakan keputusan pembatasan jam malam itu ada di Bupati.

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya membuat panduan pembatasan jam malam yang bisa diikuti oleh kota maupun kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Diskresinya ada di bupati, wali kota. Kalau dari gubernur hanya panduan-panduan," kata Ridwan.

Sebelum vaksin Covid-19 didistribusikan, ia meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

Dengan begitu, ia berharap kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi bisa ditekan.

"Tadi selalu, dari sisi masyarakat kuncinya disiplin, sebelum vaksin datang. Saya sudah jadi relawan vaksin. Kalau lancar kan Januari (akan didistribusikan). Sampai menunggu Januari tolong 3 M ( Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak) dilakukan," tutupnya.