PSBB Kembali Diterapkan, Anies: Ini Bukan Sesuatu yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta pada Senin (14/9/2020) nanti bukan lah sesuatu yang baru.

Pasalnya menurut Anies, status PSBB belum pernah dicabut sejak awal diterapkan pada 10 April 2020 lalu.

"Jadi, Insya Allah seperti rencana bahwa PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut. Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April sampai dengan sekarang, jadi ini bukan kita memulai sesuatu yang baru," ucap Anies di Balai Kota, seperti dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Meski demikian, Anies tetap akan membahas rencana PSBB ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pokok penting yang akan dibahas adalah tentang operasional perkantoran saat PSBB diterapkan.

"Sesuai rencana Insya Allah mulai Senin akan dilakukan pengetatan, dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonimian, sebagai ketua satgas. Detil pembatasan terkait dengan perkantoran, akan dibahas besok," kata dia.

Anies kembali mengingatkan PSBB total akan diterapkan lantaran jumlah kasus Covid-19 yang terus naik.

"Karena 11 hari terakhir ini lompatan kasus aktif di jakarta itu amat tinggi. Ini yang membedakan kondisi sekarang dengan sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang.

Anies kala itu menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata Anies, Rabu (9/9/2020).

Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan.

Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.