Pelanggar PSBB Jakarta Akan Kena Sanksi Denda Progresif, Ini Rinciannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memberlakukan sanksi denda progresif bagi para pelanggar protokol kesehatan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.

Aturan sanksi progresif itu mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Pergub yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanggal 19 Agustus 2020 itu, diatur denda progresif bagi setiap warga, pelaku usaha, dan penanggung jawab fasilitas umum yang berulang kali melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pergub itu mengatur setiap warga wajib menggunakan masker apabila beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya, dan menggunakan kendaraan umum.

Apabila warga tak menggunakan masker sesuai ketentuan tersebut dan baru sekali melanggar, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 250.000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama satu jam.

Sedangkan untuk pelaku usaha yang baru sekali melanggar protokol kesehatan, dikenakan sanksi penutupan tempat usaha selama 3x24 jam.

Jika warga kembali melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka mereka dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500.000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama dua jam.

Untuk pelaku usaha yang dua kali melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi denda administratis sebesar Rp 50 juta.

"Pelanggaran (warga) berulang 3 kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 menit (3 jam) atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 750.000," bunyi Pasal 5 Ayat 2b.

Sementara itu, pelaku usaha yang tiga kali melanggar protokol kesehatan wajib membayar denda sebesar Rp 100 juta.

Apabila, pelanggaran tak menggunakan masker dilakukan berulang sebanyak empat kali atau lebih, maka warga dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama empat jam atau denda administratif sebesar Rp 1.000.000.

Sedangkan untuk pelaku usaha yang masih bandel dan melanggar protokol kesehatan sebanyak empat kali atau lebih, mereka diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta.

Apabila para pelaku usaha telat membayar denda lebih dari tujuh hari, maka izin usaha akan dicabut.

Pengawasan penerapan protokol kesehatan tersebut dilaksanakan jajaran Satpol PP DKI bersama TNI dan Polri.

Seperti diketahui, PSBB pengetatan diberlakukan selama dua pekan mulai 14 hingga 27 September 2020. Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tren kasus aktif yang kembali meningkat selama bulan September.

PSBB pengetatan diharapkan mampu mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.