3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Namun, ada sejumlah catatan selama tiga tahun perjalanannya dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Berbagai hal dan program pun disoroti terutama mengenai rumah down payment (DP) 0 rupiah, OK Oce, hingga penanganan sejumlah masalah.

Rumah DP 0

Fraksi Nasdem menyoroti program rumah dengan uang muka atau DP Rp 0.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan bahwa pembangunan rumah DP Rp 0 belum menjangkau warga yang belum memiliki rumah.

Menurut Jupiter, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4 sampai 5 juta warga DKI belum memiliki rumah.

"Tahun 2017 sekitar 5 juta tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak," kata Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Oleh sebab itu, dia menilai realisasi program rumah DP Rp 0 belum berhasil.

Bahkan, rusunami DP Rp 0 yang dibangun di Cengkareng, Jakarta Barat, belum terisi sepenuhnya di tengah banyaknya warga yang membutuhkan rumah.

"Yang sudah dia bangun dan itu pun di Jakarta Barat masih kosong, ini ada apa. Terus Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun, tidak terasa," ujar Jupiter.

"Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," sambung dia.

Tak hanya Fraksi Nasdem, Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta menilai, program DP Rp 0 hingga saat ini belum terlaksana secara maksimal.

"Contoh, rumah 0 persen sampai hari ini belum maksimal. Padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 persen," ucap Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas.

Permasalahan lainnya yang disoroti PKB-PPP adalah terkait banjir dan pengelolaan sampah di Ibu Kota.

Fraksi ini menyoroti Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang hingga kini masih mangkrak pembangunannya.

"Sampai hari ini ITF belum terealisasi, bahkan ITF yang ada di Sunter itu mangkrak. Itu tiga poin yang harus ditingkatkan oleh Pak Gubernur, dua tahun lagi ini saya rasa mampu," kata dia.

Ia berharap, di sisa dua tahun masa kepemimpinan Anies, bisa mengerjakan setidaknya 50 persen dari janji kampanye dan programnya.

"Kita mengharap janji-janji beliau di kampanye paling tidak 50 persen teralisasi lah," tutur dia.

Pengawasan kepada ASN

Sebagai partai pengusung, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan untuk Anies.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Purwanto mengatakan, Anies perlu lebih banyak mengawasi bawahannya terkait dengan realitas kerja di lapangan.

Menurut dia, ada beberapa Dinas atau SKPD yang kelihatan belum optimal dalam melakukan tugasnya.

"Tetapi dalam kacamata kita sebagai partai penyokong bisa menjadi boomerang buat Pak Anies kalau tidak segera diperbaiki. Saya tidak perlu menyebut SPKD yang mana atau OPD yang mana, yang penting komunikasi dan upaya dia melakukan cek cross lapangan berhubungan langsung dengan pelayanan publik bisa ditingkatkan," ucap Purwanto.

Catatan selanjutnya adalah mengenai kinerja ASN secara keseluruhan. Purwanto menilai, kinerja para ASN perlu mendapat perhatian secara khusus.

Ia mengingatkan, bahwa kontribusi pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti lurah, camat, wali kota juga harus ditingkatkan.

Meski demikian, Purwanto berpendapat, terkait dengan program atau janji kampanye Anies sudah cukup terlaksana dengan baik.

"Menurut saya sih over all sudah oke. Secara politik janji politik beliau sudah mulai terakomodir banyak dan penilaian kita juga sudah cukup oke. Tapi kita juga tidak hanya dari sisi itu menilai, kan sebagai partai pendukung ada kepuasan publik yang meningkat dari semua masyarakat begitu," tuturnya.

PSI nilai 10 kemunduran

Fraksi PSI DPRD DKI merupakan fraksi yang memiliki catatan panjang terkait kepemimpinan Anies.

Selama memimpin, Anies dinilai justru membawa setidaknya sepuluh hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.

Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).

Sepuluh kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut:

1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda

Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

PSI Khawatir, dengan situasi di tengah pandemi, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari.

2. Transparansi anggaran dinilai buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya

Sejak 2017, Pemprov DKI membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui situs apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Pada situs tersebut, masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

"Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," ucap Idris.

3. Nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar masih belum jelas

Hal selanjutnya yang dikritisi PSI dalam pemerintahan Anies adalah mengenai commitment fee Formula E yang masih belum jelas akibat ditundanya ajang balap mobil listrik tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E.

"Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut," lanjut Idris.

Padahal, menurut dia, anggaran itu seharusnya ditarik dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mulai dari pelaksanaan tes swab, penyediaan tempat isolasi, pelayanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi warga.

4. Ketidakjelasan prioritas anggaran

Idris menilai, prioritas anggaran di DKI tidak jelas. Ia mencontohkan, di APBD 2020, Pemprov DKI memprioritaskan anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun (termasuk Formula E Rp 1,2 triliun).

Namun, anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing justru dipotong sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar.

Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih. Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD.

Selain itu, di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan pinjaman dari Kementerian Keuangan, tidak ada pula kegiatan pembangunan normalisasi sungai, tanggul pantai, LRT, dan air bersih.

Padahal kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan warga Jakarta.

5. Normalisasi sungai mandek selama 3 tahun

Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017, sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai.

"Pada 2020, telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun demikian, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km tersebut," ucap dia.

6. Realisasi naturalisasi sungai 0 persen

Normalisasi mandek, begitu pun naturalisasi. PSI mengingatkan janji kampanye Pilkada, Anies mengeluarkan gagasan naturalisasi sungai yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir.

Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

"Di akun Instagram pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie," tutur Idris.

Untuk itu, Fraksi PSI menyebutkan bahwa progres naturalisasi sungai masih 0 persen PSI berharap agar Anies bersikap jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik.

7. Realisasi program DP 0 Rupiah hanya 0,26 persen

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun atau 60.000 rumah per tahun.

Namun, 3 tahun berselang hanya tersedia 780 rumah atau hanya 0,26 persen dari target. Dari angka tersebut, jumlah yang dihuni hanya 278 unit.

8. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2 masih 0 persen

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan LRT direncanakan sekitar 110 kilometer yang terbagi dalam 7 rute.

Selain RPJMD, proyek ini juga tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029 dan Perpres no. 56 tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan LRT fase 1 yang dimulai 22 Juni 2016 hingga awal 2019 telah merampungkan rute perintis Kelapa Gading-Velodrome 5,8 kilometer dan bangunan depo yang mampu menampung kereta untuk seluruh rute LRT.

Namun pembangunan LRT fase 2 tidak kunjung dimulai. PSI mempertanyakan komitmen Gubernur Anies untuk menyediakan transportasi massal berbasis rel di Jakarta.

9. Mandeknya penyusunan perda-perda tata ruang, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi

Daftar perda tata ruang yang harus dibahas adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Meski demikian, Pemprov DKI tidak menyerahkan rancangan perda-perda tersebut. Akibat dari mandeknya pembahasan perda-perda ini adalah mengganggu pengembangan Jakarta dan akan berdampak pada perizinan.

"Salah satu akibat dari mandeknya penyusunan perda ini adalah pada Juni 2019 Gubernur Anies menerbitkan IMB untuk 1.000 lebih bangunan di Pulau C dan D hanya memakai Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 tahun 2016, padahal seharusnya izin tersebut diperkuat dengan perda tata ruang yang semestinya sudah selesai dibahas," kata dia.

10. Kontrak Aetra dan Palyja berakhir pada 2023, namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih

Pada tanggal 10 April 2017 keluar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 yang memerintahkan pengembalian pengelolaan air bersih dari pihak swasta (Aetra dan Palyja) kepada pemerintah (Pemprov DKI Jakarta).

Salah satu persiapan yang paling penting adalah inventarisasi aset yang dikuasai pihak swasta yang bertujuan untuk mencegah hilangnya aset milik Pemprov DKI.

"Sayangnya, baik Pemprov DKI maupun PAM Jaya belum melakukan inventarisasi aset, padahal waktu semakin dekat. PSI mendesak agar Gubernur Anies segera melakukan inventarisasi aset air bersih di Jakarta," tutup Idris.