Korban Banjir di Kampung Arus Pertanyakan Kelanjutan Normalisasi Kali Ciliwung

Ujang (63), warga setempat, berharap proyek yang terhenti sejak tahun 2014 dilanjutkan karena dia sudah bosan jadi korban banjir luapan Kali Ciliwung.

"Asal ada ganti rugi bangunan seperti yang dijanjikan dulu warga enggak ada yang menolak, setuju semua. Hanya sampai sekarang belum ada kelanjutan," kata Ujang di Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (25/10/2020).

Menurutnya sejak awal warga Kampung Arus yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tidak meminta uang ganti rugi tanah, hanya bangunan saja.

Meski tidak membeberkan nominal ganti rugi diajukan, menurutnya besaran yang diminta tidak terlampau besar dan butuh negosiasi panjang.

"Dulu waktu 2014 kan Pemprov DKI Jakarta bilang mau ganti rugi sesuai bangunan sama pohon saja, tanah enggak dihitung. Itu saya setuju, enggak menolak. Asalkan ada ganti rugi saja," ujarnya.

Eki Riznujanuar (28), warga Kampung Arus lainnya juga menuturkan tidak keberatan harus meninggalkan rumah yang puluhan tahun dihuni.

Harapan mereka tak kunjung terwujud sejak Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembebasan lahan untuk normalisasi nasib mereka terkatung-katung.

"Habis dari tahun 2014 itu enggak ada lagi orang pemerintah yang datang terkait normalisasi Kali Ciliwung. Terakhir datang tahun 2014, mendata dan foto rumah warga," tutur Eki.

Eki menyebut harapan warga bisa pindah dan terbebas dari banjir luapan Kali Ciliwung kian besar karena dua tahun belakangan tak dapat bantuan.

Saat banjir awal tahun 2020 mencapai ketinggian sekitar 3 meter mereka tak mendapat bantuan nasi boks, dan tenaga membersihkan lumpur sisa banjir.

"Dua tahun belakangan ini benar-benar enggak ada bantuan sama sekali pas banjir. Padahal dulu setiap banjir bantuan selalu dapat, semua jenis bantuan dapatlah pokoknya," lanjut dia.

Proyek normalisasi Kali Ciliwung merupakan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai pihak yang membebaskan lahan permukiman warga di sepanjang bantaran Kali Ciliwung.

Sementara Kementerian PUPR selaku pengelola Kali Ciliwung berperan mengeruk, memperdalam, memperlebar, memasang sheetpile, hingga membuat sodetan.

Pada hari Minggu kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 56 RT di Jakarta Timur terdampak banjir.

Seluruh permukiman warga yang terdampak berada di bantaran Kali Ciliwung, yakni warga Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan.

Kelurahan Bidara Cina, dan Kelurahan Kampung Melayu dengan ketinggian air berkisar 10-150 sentimeter, beruntung tak ada warga mengungsi.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Bosan jadi Korban Banjir, Warga Kampung Arus Pertanyakan Kelanjutan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung.