Pemprov DKI Ajukan Sertifikasi Lahan Monas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pengajuan tersebut sudah diproses dan dalam koordinasi Kementerian Sekertaris Negara.

"Itu (sertifikasi) masih dalam proses ya kita sudah koordinasikan dengan Kementerian Sekertaris Negara," kata dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Pria yang akrab disapa Ariza tersebut menjelaskan, saat ini ada sejumlah aset negara di wilayah DKI Jakarta yang dimiliki pemerintah pusat, namun dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya Monas yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Kepemilikan dan pengelolaan yang berbeda membuat aset tersebut sering terbentur ketidakjelasan wewenang.

"Kami ingin seluruh aset pemerintah itu memiliki alas sekat yang baik dan benar dan semuanya mendapat sertifikasi yang baik sehingga ke depan tidak ada tanah kita yang menjadi aset negara itu bermasalah di kemudian hari," kata dia.

Meski Pemprov DKI Jakarta mengajukan sertifikasi kawasan Monas, Ariza mengatakan, keputusan tetap diserahkan kepada negara.

"Jadi saya kira itu tidak ada masalah, apakah itu akan di (Pemprov DKI) Jakarta atau tetap di Setneg," kata dia.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan memantau proses sertifikasi lahan Monas.

Penanggung jawab Satgas Wilayah II KPK Basuki Haryoni mengatakan, aset tanah negara termasuk Monas dipastikan harus dikuasai negara.

"Bagi KPK, intinya adalah bahwa aset tanah negara, termasuk tanah Monas, hukum dikuasai oleh negara. Jangan sampai aset negara dikuasai oleh pihak lain," kata dia.

Pengelolaan kawasan Monas tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995.

Dalam keputusan tersebut Menteri Sekertaris Negara ditunjuk sebagai Ketua Komisi Pengarah dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan Medan Merdeka yang tercantum dalam Pasal 3 Huruf a.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana pengelolaan kawasan Medan Merdeka yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 yang tertulis:

"Badan Pelaksana dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Badan Pelaksana, dan mendayagunakan aparatur Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara fungsional," kata dia.