Fraksi PSI: Formula E 2020 Batal, Kenapa Uangnya Tidak Ditarik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan anggaran penyelenggaraan Formula E yang dinilai tidak jelas.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak menarik anggaran tersebut dan justru mengalihkan anggaran ke penyelenggaraan Formula E 2021.

"Acara tahun 2020 sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021, apakah secara aturan itu boleh?" ujar Anggara dalam keterangan tertulis Selasa (10/11/2020).

Selain itu, lanjut Anggara, Fraksi PSI mempertanyakan angka anggaran pembayaran commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E.

"Kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tapi lagi-lagi Pemprov DKI tidak mau menjawab," tutur Anggara.

Dia mengatakan, APBD tahun 2020 mengalami defisit Rp 24,72 triliun, dari semula Rp 87,95 triliun menjadi Rp 63,23 triliun yang berimbas pada program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu, tutur Anggara, tidak masuk akal jika Pemprov DKI memaksakan penyelenggaraan acara Formula E tetap berlanjut di tahun 2021 mendatang.

Dia pun meminta Anies menyelenggarakan ajang balap mobil Formula E dengan tidak melibatkan anggaran yang berasal dari uang rakyat.

"Silahkan kalau Pak Anies ingin mengadakan lomba balap mobil, tapi jangan pakai APBD. Anggaran sedang defisit, tapi Pak Anies ngotot mengadakan Formula E pakai APBD," tutur dia.

Selain itu, PSI juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menyelidiki kemana larinya uang ratusan miliar yang dilakukan untuk persiapan penyelenggaraan Formula E

"Ada apa sebenarnya? PSI meminta agar BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran-anggaran Formula E," ujar Anggara.