Ketika PSI Merasa Terhormat Dapat Jaga Uang Rakyat DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) hingga gaji anggota DPRD, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup vokal mengkritik pengeluaran di DKI Jakarta.

Pada Senin (14/12/2020), Fraksi PSI kembali menjadi sorotan setelah ditinggal walk out sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta di rapat paripurna.

Aksi tersebut bermula dari anggota Fraksi Golkar Jamaludin, yang menginterupsi ketika Fraksi PSI hendak membacakan pandangan.

Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany menanggapi pun aksi walk out yang dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Dia menilai, aksi walk out yang dilakukan adalah sebuah kehormatan bagi PSI.

"Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," ujar Tsamara dalam akun Twitter-nya @TsamaraDKI, Selasa (15/12/2020).

Mengutip pernyataan Tsamara, bukan kali ini PSI berupaya menjaga uang rakyat lewat sejumlah kritik terkait anggaran di DKI Jakarta.

Pin Emas DPRD DKI

Pada pertengahan Agustus 2019, anggota DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad menyatakan, pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI periode 2019-2024 merupakan pemborosan anggaran.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 akan mendapatkan pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.

Dikutip dari situs web apbd.jakarta.go.id, 1 gram emas 24 karat kala itu seharga Rp 761.000. Jika dikalikan, maka harga 1 pin emas seberat 5 gram Rp 3,8 juta, sementara harga 1 pin emas seberat 7 gram yakni Rp 5,3 juta.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri," kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2019).

Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut.

Menurut dia, anggaran semacam itu memperlihatkan bahwa alokasi dana APBD DKI harus benar-benar dikawal, terutama rincian anggarannya.

"Karena anggaran-anggaran DKI ini kan besar. Tapi dari anggaran besar ini perlu diawasi, dikawal benar-benar (khususnya) di anggaran-anggaran rincian detail seperti ini," kata Idris.

Kegaduhan Lem Aibon

Kritikan pertama Fraksi PSI yang langsung menyita perhatian publik adalah soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Hal ini mencuat pada akhir Oktober 2019, ketika salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

“Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

“Buat apa murid-murid kita disuplai dua kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan,” kata dia.

Hal itu kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat. Dia menyatakan anggaran tersebut tak ada.

William sendiri kemudian dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Desak Pembatalan Formula E

Pada awal November, Fraksi PSI mengkritik penyelenggaraan balapan Formula E 2020 yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Mereka bahkan meminta balapan mobil listrik itu dibatalkan.

Menurut Anthony Winza Probowo, Formula E tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI.

Selain itu, Fraksi PSI juga menolak Formula E karena belum mendapatkan kajian investasi. Mereka belum mengetahui kajian untung rugi kegiatan tersebut.

"Tolong, karena ini uang rakyat, Formula E dibatalkan sampai kajiannya lengkap dan kami menerima (kajiannya)," ujar anggota Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Tak mau berjudi dengan uang rakyat Anggara mempertanyakan kajian investasi Formula E 2020. Fraksi PSI tidak ingin anggaran balapan itu dibebankan dalam APBD yang merupakan uang rakyat.

"Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ucapnya.

Selain menyarankan agar menggunakan bantuan dana pihak swasta bila ingin melanjutkan Formula E 2020, Fraksi PSI anggaran yang diusulkan Pemprov DKI untuk Formula E dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

"Dengan uang Rp 1 triliun itu bisa bangun banyak pipa air bersih, bisa bangun sekolah-sekolah yang saat ini rusak, bahkan masih banyak sekolah yang saya tahu tidak punya komputer yang memadai untuk ujian nasional," kata Anthony.

Formula E 2020 di Jakarta pada akhirnya mesti batal lantaran pandemi Covid-19 tahun ini.

Anggaran Pengadaan Komputer

Pada awal Desember 2019, satu-satunya anggota Fraksi PSI di Komisi C atau bidang keuangan DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, mempertanyakan anggaran Rp 128,9 miliar untuk pengadaan satu set komputer dan perangkatnya.

Anthony mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya itu dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020, Kamis (5/12/2020).

Kemudian, tanpa Anthony, 10 pimpinan dan anggota Komisi C menggelar konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019), untuk mengklarifikasi berita tersebut.

Salah satu yang hadir adalah S Andyka. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, anggaran Rp 128,9 miliar itu bukan hanya untuk membeli satu unit komputer, tetapi juga termasuk server dan beberapa perangkat lunak lainnya.

Komputer itu diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Informasi yang beredar untuk membeli satu komputer seharga Rp 128,9 miliar, kami pastikan itu tidak benar," tutur Andyka.

Sementara itu, Dimaz Raditya Soesatyo yang juga anggota Komisi C menuturkan, pengadaan komputer yang diusulkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta bukanlah komputer biasa.

"Ini MC, mainframe computer, biasanya dipakai untuk perbankan, pemerintah, dan juga institusi atau perusahaan yang mempunya data banyak, data tinggi. Itu bukan komputer biasa, itu segede ruangan, untuk yang ini mesin paling baru," kata Dimaz.

Pengadaan Taman di Masa Covid-19

Pada pertengahan September 2020, Fraksi PSI mengkritik rencana pengadaan tanaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 115,4 miliar pada tahun anggaran 2020.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi mengungkapkan, rencana pengadaan tanaman ini terungkap di laman sirup.lkpp.go.id, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

"Setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu baru bisa dilakukan proses pengadaan, misalnya lewat pengadaan langsung, tender, atau e-purchasing. Sebaliknya, jika tidak berencana untuk melakukan proses pengadaan, maka tidak perlu input ke sistem SiRUP," ucap Viani dalam keterangannya, Selasa (15/9/2020).

Viani menilai, pengadaan ini tak seharusnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 karena terkesan membuang anggaran.

"Di tengah situasi sulit akibat pandemi covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman," kata dia.

Pertanyakan Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 Persen

Pada pertengahan November 2020, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengkritik anggaran pembangunan Rumah DP 0 yang tidak muncul dalam rapat pembahasan Kebijakan Anggaran Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2021.

Eneng, anggota Fraksi PSI, mengatakan bahwa yang muncul justru anggaran pengadaan lahan tanpa ada pembangunan Rumah DP 0 yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Rumah DP 0 (anggaran) pembangunan tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus menerus yang kita sayangkan lahannya terus dibeli tapi tidak dibangun," ujar Eneng saat dihubungi melalui telepon, Kamis (19/11/2020).

Padahal, lanjut Eneng, janji Gubernur Anies Baswedan untuk membangun hunian dengan DP 0 rupiah dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak 300.000 rumah.

Dia ragu target tersebut akan tercapai, karena di tahun keempat Anies, tidak ada pertumbuhan pembangunan rumah DP 0 Rupiah yang sampai 1 persen.

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 aja belum tercapai," kata Eneng