Tanggapi Luhut, Asosiasi: Mal Bukan Klaster Covid-19, Jangan Jadi Sasaran Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat menegaskan bahwa mal bukan sumber klaster penularan Covid-19.

Sebab, kata dia, selama pandemi, mal mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tak melulu menjadikan mal sebagai kambing hitam.

"Jangan mal terus yang menjadi sasarannya, karena tidak akan memberikan hasil penyelesaian yang maksimal, mal bukan klaster (Covid-19)," kata Ellen kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Ellen menyampaikan hal tersebut menanggapi rencana pemerintah membatasi jam operasional pusat perbelanjaan di DKI Jakarta hingga pukul 19.00 WIB.

Ellen mengatakan, selama masa pandemi awal April 2020 sampai saat ini, pusat belanja sudah mengalami berbagai pembatasan aktivitas, mulai dari mal ditutup saat awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sampai akhirnya dibuka kembali dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.

Ia menegaskan, setelah mal dibuka kembali, protokol kesehatan di pusat belanja tetap dijaga dengan baik. Ada petugas sekuriti yang juga bertugas mengawasi protokol kesehatan.

Masyarakat yang datang ke mal juga sangat patuh dan menaati protokol kesehatan, mulai dari memakai masker hingga menjaga jarak.

"Sampai saat ini perlu kami tekankan bahwa mal bukan merupakan klaster Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Ellen menyarankan agar pemerintah bisa menggali lebih dalam penyebab peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Mungkin sudah saatnya ada yang membedah lebih tajam sehingga klaster Covid-19 akibat kerumunan massa bisa di-mapping sumbernya," kata dia.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat tahun baru, yang berpotensi menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kebijakan ini diminta untuk diimplementasikan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Selain itu, hal ini juga dilakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).