Mulai 2021, Pemprov DKI Salurkan Bansos dalam Bentuk Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengganti bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai.

Ariza berujar, nilai bansos yang akan diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) selama 6 bulan mulai Januari 2021.

Menurutnya, kebijakan ini telah didiskusikan dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy.

"Insya Allah bantuannya sesuai dengan petunjuk arahan dari pada Pemerintah Pusat, dari Pak Menko Pak Muhadjir dan ad interim Mensos, dan Pak Presiden," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Namun Ariza belum bisa memastikan jumlah penerima bansos karena masih dalam tahap pengecekan. Selain itu, jumlah penerima bisa saja menurun lantaran banyak warga yang telah kembali bekerja.

Penggantian bansos dari sembako menjadi uang tunai dilakukan agar masyarakat penerima mendapatkan haknya secara utuh serta tidak terpotong.

"Jadi bentuknya sama Rp 300.000. Cuma waktu itu kan Rp 300.000 di tahun 2020 ini dalam bentuk sembako, termasuk distribusi termasuk packaging, dan lain-lain," kata dia.

Adapun mekanisme penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI.

Sementara bagi warga penerima yang belum memiliki rekening, Ariza menyebut, Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan membantu mendaftarkan mereka.

Nantinya, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan memetakan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat.

"Jadi bentuknya Rp 300.000 nanti dibagi wilayah mana yang diberikan bantuan dari pusat, mana yang dari provinsi. Bentuknya sama, kebijakannya sama, caranya sama, semua sama antara provinsi dan pusat kebijakannya," ujar Ariza.

Ariza mengimbau agar masyarakat penerima membelanjakan bansos tersebut di warung atau pasar terdekat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi.

Dia pun mengingatkan agar dana bansos dibelanjakan untuk kebutuhan dasar, seperti sembako.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan akan mengganti Bantuan Sosial (Bansos) sembako yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan bantuan sosial tunai (BST).

Muhadjir menyatakan, penggantian Bansos Sembako ke BST tidak ada hubungannya dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Kemensos menyatakan, pemberian BST pada 2021 sudah direncanakan sebelum kasus tersebut terjadi.

“Untuk Bodetabek nanti menggunakan skema BST (Bantuan Sosial Tunai), sedangkan untuk DKI nanti juga menggunakan BST. Tapi untuk teknisnya masih harus berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI,” kata Muhadjir sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa (15/12/2020).