93.546 Tenaga Medis dan Pelayan Publik di Jakbar Akan Disuntik Vaksin Covid-19 Gelombang Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 93.545 warga Jakarta Barat akan menerima vaksin dalam gelombang pertama penyuntikkan vaksin Covid-19.

Warga yang menerima vaksin pada gelombang pertama ini adalah tenaga kesehatan dan pelayan publik.

"Jumlah tenaga kesehatan 21.126 orang, pelayan publik 72.420 orang," ujar Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto ketika dihubungi Kamis (7/1/2021).

Adapun, penyuntikkan vaksin akan dilakukan mulai pertengahan Januari dan diharapkan selesai pada April 2021.

"Rencana gelombang penyuntikan satu akan disasarkan ke tenaga kesehatan kemudian ke pelayan publik dalam rentang Januari sampai April 2021," lanjutnya.

Setelah tenaga kesehatan dan pelayan publik mendapatkan vaksin Covid-19, penyuntikan akan dilanjutkan kepada masyarakat rentan, masyarakat umum dan pelaku ekonomi, serta masyarakat lansia.

"Masyarakat rentan 914.379 orang. Masyarakat umum dan pelaku ekonomi 556.060 orang. Masyarakat lansia 216.434 orang," kata Uus.

Untuk melakukan penyuntian vaksin Covid-19, sebanyak 73 pos vaksinasi telah disediakan di Jakarta Barat.

"Ada 73 pos-pos vaksinasi. Detailnya 41 PKM dan pos-pos vaksinasinya, 4 RSUD, 5 RS Kemenkes dan pos vaksinasinya, 22 RS Swasta dan pos-pos vaksinasinya," lanjut Uus.

Didenda jika menolak

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan ada sanksi jika masyarakat yang memenuhi kriteria menolak menerima vaksinasi Covid-19.

"Pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin," kata Ariza kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Gambarannya, masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS) blast wajib mengikuti vaksinasi.

Ariza menjelaskan bahwa sanksi itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan dikenakan denda Rp 5 juta.

Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.