Wali Kota Airin Masih Tunggu Arahan Final soal Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai PPKM dan akan mengikuti kebijakan tersebut.

Jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga sedang membahas langkah yang akan diambil mengenai pembatasan kegiatan pada 11-25 Januari tersebut.

"Pasti akan kami ikuti. Hari ini sedang dibahas surat Mendagrinya, sudah sampai. Kami sudah menerima dari Dinkes Banten," ujar Airin, Kamis (7/1/2021).

Selanjutnya, kata Airin, pihaknya hanya tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, termasuk Tangerang Selatan.

"Besok kami menunggu arahan yang final dari pak Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri-menteri lainnya," ungkapnya.

Untuk diketahui, pada Rabu (6/1/2021) kemarin, pemerintah pusat memutuskan akan melaksanakan PPKM di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan tersebut diberlakukan untuk meminimalisasi penularan Covid-19 yang kini semakin masif.

Secara garis besar, pembatasan tersebut mengatur sejumlah kegiatan, di antaranya perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Pembatasan tersebut sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Pemerintah pusat juga memberikan acuan daerah yang memenuhi kriteria dilakukannya pembatasan, di antaranya seluruh DKI Jakarta; Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi; serta Banten meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan.