Pakar Tata Kota: Pemprov DKI Belum Mampu Atasi Banjir Tahunan di Jakarta, Seharusnya Bisa Diantisipasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di DKI Jakarta sepanjang pekan lalu.

Kawasan langganan banjir seperti Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Sabdo Kurniato mengatakan, banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi.

"Karena memang diprediksi berdasarkan data dari lapangan, dari BMKG, hari ini sampai tanggal 20 Februari (2021) itu hujan ekstrem. Terbukti tadi malam itu hujannya di atas rata-rata, yakni 160 mm per hari, di atas 150," ujar Sabdo di Cipinang Melayu, Jumat (19/2/2021).

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga memiliki pendapat yang berbeda dari Sabdo.

Menurut Nirwono, banjir di Jakarta kali ini merupakan banjir kiriman. Sehingga, warga yang tinggal di sekitar bantaran kali harus kembali merasakan banjir tahunan.

"Banjir yang melanda Jakarta beberapa hari ini merupakan banjir kiriman di mana yang paling terdampak adalah pemukiman yang berada di bantaran kali, khususnya kali-kali yang menjadi langganan banjir," kata Nirwono dalam video yang dikirimkan ke Kompas TV, Minggu (21/2/2021).

Dipaparkan Nirwono, kali-kali yang jadi langganan banjir antara lain Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, dan Krukut.

Karena itu, Nirwono menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih belum bisa mengantisipasi banjir tahunan di Jakarta.

"Oleh karena itu, banjir kali ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum mampu mengatasi dan mengantisipasi banjir tahunan," tambahnya.

3 PR Pemprov DKI

Nirwono menambahkan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov DKI agar banjir tahunan tidak lagi terjadi di Jakarta pada tahun-tahun mendatang.

PR pertama, lanjut Nirwono, adalah membenahi empat sungai utama dengan pendekatan naturalisasi dan normalisasi yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ke depan kita berharap, program-program pembenahan sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi maupun kombinasi dengan normalisasi, dilakukan di empat sungai utama yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR yaitu kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter," urai Nirwono.

Ia menjabarkan, program pembenahan kombinasi naturalisasi dan normalisasi sungai itu antara lain pelebaran sungai dengan ukuran 7,5 meter dikali 7,5 meter, pengerukan, dan penataan di sisi kiri-kanan sungai.

Nirwono pun berharap, pembenahan sungai tersebut bisa secara bertahap dilakukan pada 2022.

"Kita harapkan pada 2022 minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembenahan empat sungai dari 13 sungai utama di DKI," jelasnya.

PR kedua bagi Pemprov DKI, kata Nirwono, adalah membenahi drainase secara besar-besaran.

Hal itu ia simpulkan setelah membandingkan banjir kiriman yang terjadi tahun ini dengan banjir lokal pada 2020.

Menurutnya, sistem drainase secara teknis hanya berfungsi 33 persen dan cuma bisa menampung intensitas hujan 100 milimeter per hari.

"(banjir 2021) Ini diperburuk oleh sistem drainase yang hanya berfungsi secara teknis 33 persen dan hanya bisa menampung intensitas hujan 100 milimeter per hari," ucap Nirwono.

"Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi secara besar-besaran seluruh drainese di Jakarta secara bertahap tentunya dari yang ada sekarang," lanjutnya.

PR ketiga, menurut Nirwono, adalah pembenahan kawasan pesisir di Jakarta.

"Dan ketiga yang tidak kalah penting adalah pembenahan kawasan pesisir Pembenahan ini untuk mengantisipasi adanya banjir rob yang sering terjadi setiap air laut mengalami pasang," kata Nirwono.

"Tiga hal tadi PR Pemprov DKI ke depan," tutupnya.