Wagub DKI Sebut Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Terhambat Sengketa dan Mafia Tanah

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan, dan sebagainya, juga mafia-mafia tanah," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa, dikutip Antara.

Persoalan mafia tanah menjadi pekerjaan rumah terberat Pemerintah Provinsi DKI dalam berbagai bidang.

Yang terbaru, masalah ini terjadi dalam pembelian lahan untuk program rumah dengan down payment (DP) Rp 0 yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang di Jakarta ini banyak sekali sengketa lahan dan mafia tanah," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Riza, perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polri untuk dapat memberantas mafia tanah.

"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik," kata Riza.

Dia setuju dengan aturan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan persoalan ini.

Terlebih lagi, masalah mafia tanah ini tidak hanya ada di DKI, tetapi juga di seluruh Indonesia.

"Yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah," tutur Riza.

Kesiapan lahan untuk proyek normalisasi

Kepala Unit Pelayanan Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Roedito Setiawan menjabarkan sejumlah lokasi lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang siap dinormalisasi.

Dia mengatakan, lahan yang siap dinormalisasi dimulai dari aliran Sungai Ciliwung di jembatan Jalan Raya TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Itu dari TB simatupang sampai dengan Kampung Melayu," kata Roedito saat dihubungi melalui telepon, Selasa (9/3/2021).

Roedito menjelaskan, panjang Sungai Ciliwung dari Jalan TB Simatupang sampai Kampung Melayu berkisar 7,6 kilometer dan melintasi beberapa kelurahan.

Dari sisi timur bantaran Sungai Ciliwung, ada kelurahan Cawang, Cililitan, Balekambang, dan Gedong.

Sedangkan sisi barat, yaitu Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, sampai dengan Kampung Melayu.

Namun demikian, lanjut Roedito, normalisasi akan difokuskan di titik langganan banjir terlebih dahulu, yakni di Cililitan dan Kampung Melayu.

"Kalau tadi sih hasil rapat (dengan BBWSCC dan Kementerian PUPR) fokus di Cililitan dulu," ucap Roedito.