Sidang Dilanjutkan pada 30 Maret, Jaksa Bakal Tanggapi Eksepsi Rizieq Shihab

Pada sidang berikutnya, jaksa penuntut umum (JPU) akan menanggapi nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan Rizieq dan tim kuasa hukumnya pada sidang hari ini.

"Selanjutnya jaksa penuntut umum menanggapi keberatan yang disampaikan," kata hakim dalam persidangan, Jumat (26/3/2021).

Hakim memerintahkan kepada Rizieq untuk kembali ke tahanan. Hakim kemudian menyatakan sidang ditutup.

Sementara itu, humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam menambahkan, tanggapan dari jaksa penuntut umum akan diberikan untuk perkara nomor 221, 222, dan 226.

Adapun perkara nomor 221/Pid.B/2021.Jkt.Tim terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Perkara nomor 222/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Lalu, perkara 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim terkait kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, kubu Rizieq Shihab telah membacakan eksepsi terkait kasus yang menjerat Rizieq.

Seperti tertuang dalam eksepsi sebanyak 21 halaman yang Kompas.com terima, Rizieq merasa dakwaan JPU adalah tuduhan keji.

"Sebagai pendahuluan, saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan JPU yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan para sahabat saya dari panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan," kata Rizieq pada eksepsinya yang diterima Kompas.com dari kuasa hukumnya, Aziz Yanuar.

Rizieq merasa pihak kepolisian dan kejaksaan begitu sigap mengusut kasusnya.

Ia bersikeras bahwa pihaknya dan panitia Maulid Nabi telah mengaku salah menyebabkan kerumunan massa sehingga tidak sengaja melanggar protokol kesehatan.

Rizieq juga menekankan, karena bersalah, pihaknya telah membayar denda sebesar Rp 50 juta.

"Saya bersama panitia Maulid mengaku salah dan memohon maaf secara terbuka kepada segenap masyarakat, serta membayar denda sebesar Rp 50 juta sekaligus membatalkan semua rencana kunjungan silaturahim ke daerah di seluruh Indonesia yang berpotensi terjadi kerumunan sampai pandemi berakhir," lanjutnya.

Selain itu, Rizieq menyatakan dirinya sebagai target sasaran Operasi Intelijen Berskala Besar (OIBB).

Menurut Rizieq, pemerintah yang ia sebut sebagai "rezim dzalim, dungu, dan pandir" sengaja dengan kekuasaannya menjinakkan Rizieq dan FPI melalui instrumen hukum.

Bukti paling nyata dari penerapan OIBB terhadap Rizieq adalah dengan dilakukannya persidangan yang tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tulis Rizieq dalam eksepsi tersebut.

"Persidangan dilakukan melalui sidang elektronik, padahal tidak ada satu pun UU yang membolehkan (hal tersebut)," ujar Rizieq dalam nota keberatannya.

Seperti diketahui, majelis hakim PN Jaktim yang terdiri dari Suparman Nyompa, M Djohan Arifin, dan Agam Syarief Baharudin mengabulkan permintaan Rizieq hadir di ruang sidang.

Hal itu diputuskan majelis hakim dalam sidang yang digelar pada Selasa (23/3/2021).

Permintaan Rizieq dikabulkan setelah tim kuasa Rizieq membuat surat jaminan bahwa tidak akan ada kerumunan orang di PN Jaktim saat sidang perkara Rizieq digelar.