Humas Sebut Ada Dua Museum yang Masih Bermasalah di TMII

Dua museum itu ialah Museum Minyak dan Gas (Migas) dan Museum Telekomunikasi.

Hingga kini, dua museum tersebut belum ada yang mengelola.

Sebab, museum-museum di TMII seharusnya dikelola perusahaan atau kementerian, seperti halnya Museum Prangko yang diurus oleh PT Pos Indonesia.

"Kami punya masalah dengan Museum Migas yang ada di belakang, yang sekarang kondisinya kurang terawat," kata Adi saat ditemui di kantornya, Kamis (8/4/2021).

Adi menyebut, persoalan itu berawal dari perubahan undang-undang (UU).

"Ada perubahan UU yang tidak memperbolehkan Pertamina punya unit yang bukan unit bisnis. Sehingga kami kehilangan induknya. Kami belum menemukan induknya," ujar Adi.

Kasus serupa juga terjadi di Museum Telekomunikasi.

"Kami yang masalah agak besar adalah Museum Telkom. Selama ini di bawah PT Telkom Indonesia, tetapi aset di dalam museum ada provider lain. Lha pengalihan aset kan tidak semudah itu," tutur Adi.

"Itu perlu proses yang panjang, menghilangkan aset tidak semudah itu. Salah-salah nanti dituduh penggelapan," imbuh dia.

Dengan diambil alihnya TMII oleh negara, Adi berharap masalah dua museum tersebut segera dicarikan solusinya.

Adapun pengelolaan TMII diambil alih oleh negara. Setelah 44 tahun, aset milik negara itu tak akan lagi dikelola Yayasan Harapan Kita milik Soeharto.

Keputusan pengambilalihan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021.

Yayasan Harapan Kita diberi waktu tiga bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset negara tersebut ke tim transisi yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, ada rencana pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diserahkan kepada BUMN.

TMII nantinya tidak selamanya dikelola Kemensetneg.

Sehingga, taman rekreasi di Jakarta Timur itu nantinya akan dikelola oleh profesional, lembaga yang profesional, dan dapat memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

"Arahnya ini akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini," ujar Pratikno dalam keterangan video yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Pratikno menjelaskan, sesuai dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 yang baru terbit, pengelolaan TMII saat ini ditarik dari Yayasan Harapan Kita untuk kemudian beralih ke Kemensetneg.

"Untuk sementara ini kita bentuk tim transisi namanya. Transisi untuk pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg. Ceritanya begitu. Tapi tak berarti akan dikelola Kemensetneg selamanya," tegasnya.

Pratikno juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan membentuk yayasan sendiri untuk pengelolaan TMII.

Dia menegaskan, nantinya Kemensetneg akan merumuskan sejumlah kriteria mengenai pihak yang akan menata kembali TMII.

"Enggak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola. Sama sekali tidak," tutur Pratikno.

"Jadi ini nanti Kemensetneg merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional memperbaiki TMII. Kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan," lanjutnya.

Pratikno menyebut, negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selain itu agar TMII nantinya dapat berkontribusi kepada keuangan negara.

Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa kawasan TMII memiliki luas 1.460.704 meter persegi atau setara dengan 146,7 haktare lebih.

Berdasarkan evaluasi dari Kemensetneg dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2018, TMII ditaksir memiliki nilai sebesar Rp 20 triliun.

Ke depannya, Kemensetneg berkomitmen bahwa kawasan TMII akan menjadi kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan sarana edukasi yang bernafaskan budaya nusantara.

Pratikno menambahkan, pemerintah juga memiliki ide untuk menjadikan TMII sebagai pusat inovasi bagi generasi muda.