Pertemuan di Tengah Isu Reshuffle, Bima Arya Ungkap Pembicaraan dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi lagi-lagi santer terdengar.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, sebelumnya mengatakan bahwa perombakan segera dilakukan. Namun, hingga kini, reshuffle belum juga terjadi.

Hanya saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memanggil beberapa tokoh politik ke istana di tengah ramainya pembicaraan tentang perombakan kabinet tersebut.

Salah satu figur yang dipanggil adalah Wali Kota Bogor Bima Arya.

Jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono mendatangi kantor Bima Arya untuk, di antaranya, menanyakan perihal obrolannya dengan Presiden Jokowi di istana dan adakah sangkut pautnya dengan reshuffle.

Berikut jawaban Bima Arya

Bima Arya membenarkan bahwa dirinya sempat dipanggil dua kali oleh Presiden di tengah isu perombakan kabinet.

Ia membeberkan sejumlah hal yang dibicarakan, di antaranya terkait pelaksanaan vaksin Covid-19 di Kota Bogor, yang menurut Jokowi berjalan dengan bagus.

"Saya cerita kenapa angka (infeksi Covid-19 di Bogor) bisa turun, yang dilakukan apa. Kolaborasi antara (Pemkot Bogor) Kapolres dan Dandim luar biasa. Kita sama-sama mengawal dari bawah," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menanyakan rencana Bima Arya ke depan dalam penataan Kota Bogor.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, ia menyodorkan beberapa program, termasuk pembangunan moda transportasi trem di Kota Bogor.

"Proposalnya saya tunjukkan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi ngasih beberapa masukan dan saran," tutur Bima.

Ketika ditanya tentang kemungkinan diangkat menjadi menteri saat perombakan kabinet nanti, Bima mengatakan bahwa ia enggan berspekulasi.

"Saya enggak mau spekulasi. Buat saya itu pertemuan biasa. Enggak ada Pak Jokowi tanya posisi politik di kabinet atau apa. Enggak ada yang mengarah ke situ," pungkasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jabatan menteri bukanlah sesuatu yang seharusnya dicita-citakan.

Pasalnya, jabatan itu sangat bergantung pada kewenangan presiden yang memiliki diskresi untuk menentukan siapa yang hendak ia angkat menjadi menteri.

"Menteri kan dipilih oleh presiden. Kalau kita mau, tapi presidennya enggak mau, gimana? Kalau presiden mau, tapi partai enggak rekomendasikan gimana? Jadi, penentuan menteri itu adalah hak prerogatif diskresi dari presiden. Enggak boleh jadi cita-cita."

Wawancara di atas sudah tayang di YouTube Kompas TV dengan judul "Mimpi Saya yang Paling Utama Adalah Menyelesaikan Apa yang Sudah Dijanjikan di Bogor".