Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

"Soal fungsi operasional yang kadang-kadang diduga (membuat) langkah SKPD terganggu," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (12/5/2021).

Politikus Partai Demokrat ini meminta agar Kepala SKPD berani melawan apabila TGUPP terlalu turut campur dalam operasional mereka.

TGUPP diketahui hanya berstatus tenaga ahli yang dikukuhkan melalui Pergub yang dibuat Anies. Sedangkan SKPD dilindungi undang-undang.

Bahkan Mujiyono menyebut SKPD berani melapor ke DPRD apabila memang sangat terganggu dengan keberadaan TGUPP yang dibentuk Anies.

"Harus berani (melawan), kalau enggak berani, kasih tau Dewan, biar Dewan yang lawan," kata Mujiyono.

Dia meminta, Anies untuk membenahi TGUPP apabila terlalu ikut campur dalam kebijakan yang dijalankan oleh SKPD.

"Benahi itu TGUPP jangan ikut-ikutan, kasih kebebasan SKPD," kata Mujiyono.

Komisi A, kata Mujiyono, juga beberapa kali meminta agar TGUPP dievaluasi karena fungsi operasional yang dimiliki dinilai terlalu jauh.

"Ada fungsi operasional itu harus dipangkas dulu, saya beberapa kali tahun anggaran minta dievaluasi soal peran TGUPP," kata dia.

Dia tidak mengelak bisa jadi kewenangan yang ada dalam TGUPP membuat banyak PNS di DKI Jakarta malas untuk naik jabatan eselon II.

Namun untuk membuktikan hal tersebut, Mujiyono mengatakan harus mengecek terlebih dahulu apakah benar TGUPP menjadi alasan ratusan PNS DKI Jakarta ogah naik jabatan.

"Entar abis Lebaran (akan dibahas keterlibatan TGUPP)," ucap Mujiyono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II.

Anies kemudian marah karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ucap Anies.

Anies mengatakan, dia mengumpulkan 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II.

Namun dari 239 pejabat non administrator tersebut, tidak ada satupun yang mendaftar seleksi terbuka tersebut.

Anies meminta 239 pejabat ini bertanggungjawab melaksanakan instruksi dan tidak diam saja saat instruksi diturunkan.

"Tapi bukan diam, berharap tidak menjadi masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," tutur Anies.