Deretan Pejabat DKI yang Mengundurkan Diri di Era Kepemimpinan Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini efektif per tanggal 17 Mei 2021 kemarin.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Maria Qibtya, Rabu (19/5/2021).

Sementara itu, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, Pujiono merasa kurang berhasil dalam mengurus aset DKI.

"Dia mengundurkan diri alasannya karena merasa kurang berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai kepala BPAD, merasa kurang sanggup mengatasi persoalan aset kita," ujar Mujiyono dalam sambungan telepon.

Menurut Mujiyono, banyak aset daerah yang status fisiknya tidak ditemukan, tetapi tercatat sebagai aset.

Selain Pujiono, sudah banyak pejabat DKI Jakarta yang mengundurkan diri di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Mereka antara lain:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi

Edy mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (31/10/2019) setelah heboh soal isu anggaran Rp 5 miliar yang digunakan untuk membayar lima orang influencer.

Kelima influencer itu rencananya diminta untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikut mereka di media sosial.

Setelah isu tersebut viral dan mendapat banyak kritikan, usulan anggaran yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 itu pun kemudian dicoret.

Tidak lama, Edy selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencanangkan anggaran tersebut mengundurkan diri dari jabatannya.

Meski begitu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir membantah pengunduran diri Edy berkaitan dengan kasus tersebut.

"Tidak ada kaitan ke situ (anggaran influencer). Dia mau mengundurkan diri saja, mengundurkan diri atas permintaan sendiri," ujar Chaidir.

Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan

Selain Edy, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Sri Mahendra Satria Wirawan juga mengundurkan diri terkait adanya anggaran janggal di dalam KUA-PPAS 2020.

Di antara anggaran janggal lainnya adalah anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Bappeda memiliki peran viral dalam mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

Mahendra berharap dengan pengunduran dirinya, Bappeda bisa memiliki kinerja yang lebih baik.

"Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," ujarnya di Balai Kota DKI, Jumat (1/11/2019).

Dirut Transjakarta Agung Wicaksono

Agung mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 2020 karena "alasan pribadi" untuk memprioritaskan masa depan keluarga.

Dalam surat pengunduran dirinya, Agung berterimakasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengizinkannya mengundurkan diri karena alasan tersebut.

Lebih lanjut, Agung menyebut Anies sebagai "Bapak Integrasi". Ia mengaku dipindahkan oleh Anies dari MRT Jakarta ke Transjakarta untuk mengintegrasikan kedua moda transportasi massal tersebut.

"Alhamdulillah dengan MRT dan LRT yang sudah terintegrasi, menjadi satu bagian dengan Transjakarta sebagai wujud integrasi lebih dari satu juta pelanggan/hari terlayani dalam sebuah sistem transportasi JakLingko. Pembangunan transportasi publik untuk masa depan kini semakin membaik," ujarnya.

"Terima kasih seluruh insan Transjakarta yang Bahagia, yang telah menunjukkan kita BISA membangun transportasi publik sebagai masa depan.

Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Integrasi Transportasi Anies Rasyid Baswedan, telah mengijinkan saya mengundurkan diri karena alasan pribadi untuk kebutuhan keluarga saya.

Untuk masa depan juga, masa depan Indonesia terutama keluarga saya," imbuhnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kelik Indriyanto

Kelik mengundurkan diri dari jabatannya pada 24 Februari 2020 lalu untuk kemudian bertugas menjadi anggota anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Dinas ini mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan program Rumah DP Rp 0 yang masih jauh dari target.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jakarta Chaidir mengatakan, Kelik bersedia mundur dari jabatannya karena kinerjanya dinilai tak maksimal.

"Ada beberapa mekanisme perjanjian kontrak kinerjanya yang memang tidak maksimal, termasuk Rumah DP Rp 0. Itu sudah menjadi bagian kontrak kinerja," ujar Chaidir di Balai Kota, Kamis (27/2/2020).