Sidang Vonis Rizieq Shihab, 2.253 Personel Gabungan Disebar di PN Jaktim

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 2.253 personel gabungan baik Polri dan TNI dikerahkan untuk pengamanan sidang vonis terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

"Untuk pengamanan ada 2.253 personel yang kita kerahkan. Itu jumlah personel gabungan yah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis.

Yusri mengatakan, pengamanan sidang vonis terkait kasus kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 itu bersifat situasional.

"Untuk mekanisme pengamanan situasional seperti sidang kemarin-kemarin saja," ucap Yusri.

Terdakwa Rizieq Shihab akan divonis terkait kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor tahun lalu.

Vonis akan dibacakan dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur di Jalan Sumarno, Penggilingan, Cakung, Kamis ini.

"Agenda sidang adalah pembacaan vonis dari majelis hakim terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung," kata Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal saat dikonfirmasi, Rabu (26/5/2021) petang kemarin.

Rizieq telah menyampaikan pleidoinya terkait kasus Petamburan dan Megamendung pada Kamis pekan lalu. Sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas pleidoi digelar pada hari itu juga.

"Dalam replik atau tanggapan atas pleidoi Rizieq, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh pleidoi Rizieq itu. Menurut jaksa, tuntutan yang mereka ajukan sudah tepat," kata jaksa saat itu.

Dalam kasus kerumunan di Petamburan, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara dua tahun. Jaksa meyakini Rizieq telah melakukan penghasutan terkait pelanggaran protokol kesehatan, karena dengan sengaja mengajak orang datang ke acara tersebut.

Sementara dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

"Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun," kata jaksa.