Ketika Kasus Covid-19 Melonjak di Jakbar, Pasar Ditutup dan PKL Dilarang Berjualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan bahwa pada Minggu (20/6/2021) pertambahan kasus harian Covid-19 di Jakarta memecahkan rekor tertinggi dengan 5.582 kasus.

Di Jakarta Barat, peningkatan pada Minggu ialah sebanyak 1.220 kasus, tertinggi kedua se-DKI Jakarta, setelah Jakarta Timur dengan 1.562 kasus.

Sementara, kecamatan dengan penambahan kasus tertinggi se-DKI Jakarta pada Minggu, juga terletak di Jakarta Barat, yakni di Kecamatan Cengkareng dengan 238 kasus.

Tingkat keterpakaian tempat tidur bagi pasien isolasi Covid-19 di Jakarta Barat juga kian mengkhawatirkan. Pada 18 Juni 2021, keterisian tempat tidur (Intensive Care Unit) ICU untuk pasien Covid-19 di Jakarta Barat adalah 90 persen. Sementara, keterisian tempat tidur isolasi bagi pasien Covid-19 adalah 89 persen.

Angka itu melonjak drastis jika dibandingkan dengan Mei yang hanya menunjukkan tingkat keterpakaian sebesar sekitar 40 persen. Atas rentetan kejadian ini, Pemkot Jakarta Barat pun melakukan upaya-upaya untuk mencegah lonjakan yang lebih tinggi lagi.

Tiga pasar ditutup

Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyatakan akan menutup tiga pasar yang berpotensi memicu kerumunan. Penutupan dimulai hari ini (22/6/2021) dan akan berlangsung selama dua pekan ke depan.

"Ada tiga yang ditutup, yaitu Pasar CNI Kembangan, lalu Pasar JB (Jalan Baru) Cengkareng, dan Pasar Mitra Tambora," kata Uus saat dihubungi Senin (21/6/2021).

Selain itu, ada enam titik lainnya yang jadi perhatian khusus pemerintah kota lantaran rentan menyebabkan kerumunan.

"Ada juga yang tidak ditutup tapi dikendalikan, jadi ada batas waktu usaha jam 21.00 WIB kan harus sudah tidak ada lagi kegiatan. Nanti dari jam 20.00 WIB, petugas damkar, sudinhub, sudah woro-woro dan jam 21.00 sudah steril," ujar Uus.

Enam titik tersebut yakni kawasan Kota Tua, Kecamatan Taman Sari; Jalan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari; kuliner Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan; kuliner Pesanggrahan, Kecamatan Grogol Petamburan; Jalan Panjang, Kecamatan Kebon Jeruk; Pasar Menceng, Kecamatan Cengkareng.

200 PKL diminta tak berjualan

Selain itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar RSUD Cengkareng, Cengkareng Timur, Jakarta Barat juga diminta tidak berjualan mulai Senin hingga dua pekan ke depan.

Larangan tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan no. 137/-1.817 yang diterbitkan Lurah Cengkareng Timur.

"Diberitahukan kepada para PKL di sekitar RSUD RW 010; Jalan Baru (JB) RW 014; PRC RW 014, Jalan H. Lengkong; CBD RW 014; Citypark RW 014; City Resort RW 014 untuk tidak menjalankan aktivitas berdagang selama 14 hari kalender terhitung mulai 21 Juni s/d 4 Juli 2021," tulis Lurah Cengkareng Timur Ardih Mihur dalam surat yang diterbitkan, Senin.

Ardih mengatakan, surat tersebut ia berikan kepada para PKL yang kurang lebih berjumlah 200 orang itu pada Senin sore.

Ardih mengungkap, mereka yang melanggar aturan akan disemprot cairan disinfektan melalui mobil pemadam kebakaran.

"Kita tidak tolerir lagi kalau sekarang ini," ungkapnya.

Kebijakan ini diambil lantaran kasus Covid-19 di Kecamatan Cengkareng juga menunjukkan tren peningkatan. Bahkan, Cengkareng tercatat sebagai  kecamatan dengan pertambahan kasus Covid-19 tertinggi se-DKI Jakarta, pada Minggu (20/6/2021).

"Kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak, antara lain Cengkareng 238 kasus, Penjaringan 208 kasus, Tanjung Priok 206 kasus, dan Cilincing 202 kasus," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam keterangan tertulis, Minggu.

84 RT diminta micro lockdown

Adapun, kondisi per Senin, terdapat tiga buah RT dengan zona merah di Jakarta Barat. Dua RT terletak di Srengseng, Kembangan dan satu lainnya ada di Kecamatan Cengkareng. Sementara, 84 RT masuk zona oranye.

Uus menyampaikan, baik RT zona merah dan oranye di Jakarta Barat diminta untuk menerapkan mini lockdown atau karantina lokal.

"Untuk karantina lokal itu dilakukan di daerah zona merah dan oranye, jadi itu melibatkan masyarakat, penutupan secara lokal, karena kalau enggak warganya bebas keluar masuk. Ini sangat membahayakan," kata Uus

Gugus Tugas Covid-19 di tingkat RT/RW juga akan mengawasi dengan ketat pelaksanaan mini lockdown. Masyarakat pada umumnya, kata Uus, harus terlibat langsung dalam upaya tersebut.

"Karena petugas TNI-Polri Satpol PP terbatas, masyarakat harus ikut, dan kalau enggak dilakukan pembatasan itu sangat membahayakan," ujar dia.