Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak (sidak) berkait penyaluran bantuan dari pemerintahan di Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Saat melakukan sidak, Risma menerima sejumlah aduan soal praktik pungutan liar (pungli) yang dialami oleh penerima bansos di sejumlah titik di kota tersebut.

Berikut catatan Kompas.com mengenai fakta-fakta soal Risma menerima aduan pungli tersebut:

Penerima BPNT dipungli

Sidak dilakukan kepada penerima bantuan Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Tangerang.

Risma mengatakan, warga bernama Aryanih mengaku dimintai pungli atau "uang kresek" atas bantuan BPNT yang ia terima.

Kepada Aryanih, Risma mengatakan bahwa seharusnya korban tidak usah memberikan uang kresek tersebut.

Sebab, Aryanih sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki hak sepenuhnya atas bantuan BPNT.

Risma pun menyarankan Aryanih mengirim surat ke Kemensos berkait pungli tersebut.

"Seharusnya Ibu (Aryanih) tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut, saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," kata Risma kepada Aryanih, dilansir dari keterangan resminya, Rabu.

Risma melanjutkan, ada seorang penerima BPNT lain yang juga dimintai pungli oleh seorang oknum.

Korban yang bernama Maryanih itu memang mendapatkan bantuan. Namun, jumlah bantuan non-tunai yang diterima tidak genap Rp 200.000.

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan atau Mabes Polri, harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177.000, dari yang seharusnya Rp 200.000. Jadi, ada Rp 23.000 (terpotong). Coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta (penerima BPNT)," papar Risma.

Melihat adanya praktik pungli, Risma meminta para penerima BST, BPNT, dan PKH lainnya segera melapor kepada pemerintah jika jadi korban pungli.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya, kapan warga mau bisa sejahtera!" tutur mantan Wali Kota Surabaya itu.

Dipotong Rp 50.000

Mensos juga menemukan pungli yang dialami oleh salah satu warga yang terdaftar sebagai penerima PKH.

Kejadian itu bermula saat Risma mengunjungi salah seorang KPM di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu.

Adapun pembicaraan antara Risma dan korban pungli diabadikan dalam sebuah rekaman yang diterima Kompas.com.

Mensos bertanya kepada seorang perempuan warga Karang Tengah berkait oknum yang melakukan pungli.

Perempuan itu mulanya takut untuk membeberkan nama oknum tersebut.

Jika korban membeberkan nama oknum itu, dia diancam bahwa ke depannya tak akan ada BST lagi untuknya.

Namun, Risma terus mencecar. Risma lantas membalas bahwa BST untuknya bakal dia jamin.

"Oh besok dapat, saya jamin. Ibu saya jamin bisa dapat lagi," ucap Mensos.

Risma lantas membujuk korban agar membeberkan nama oknum tersebut.

"Ibu enggak kasihan sama saya, saya susah-susah, saya enggak mungut apa pun," tuturnya kepada korban.

Belum selesai membujuk, Risma bertanya berapa jumlah pungli yang diminta oknum.

Perempuan itu menjawab, pungli yang diminta sebesar Rp 50.000.

Mantan Wali Kota Surabaya itu lantas menegaskan, korban dapat menyebut nama oknum karena bakal dilindungi oleh kepolisian.

"Ini ada Pak Kapolsek, Bareskrim, dampingi saya. Nanti didampingi," katanya.

Korban lantas mengatakan, nama oknum yang melakukan pungli sebesar Rp 50.000 itu adalah Maryani.

Hingga saat ini, masih belum diketahui siapa oknum bernama Maryani tersebut.

Blusukan pastikan penyaluran BST aman

Salah satu tujuan Risma melakukan sidak adalah untuk memastikan apakah penyaluran BST berjalan lancar.

"Bu Risma biasa, blusukan, monitoring penyaluran," ungkap Kepala Kantor Pos Tangerang Mohamad Sarip melalui sambungan telepon, Rabu.

Sidak berlangsung pukul 11.00-11.30 WIB.

Sarip berujar, Risma tidak menyampaikan keluhan apa pun berkait penyaluran bantuan sebesar Rp 600.00 itu kepada Kantor Pos Tangerang.

Sarip menambahkan, sidak yang dilakukan Risma tidak diketahui oleh pemerintah setempat.

Sidak hanya diketahui oleh Kantor Pos Tangerang selaku instansi yang menyalurkan bantuan tersebut.