Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies di Sisa Masa Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, perubahan mendadak yang diajukan Anies di sisa 14 bulan masa jabatannya perlu dicurigai.

"Mengingat masa bakti gubernur hanya tersisa 14 bulan lagi, dan agenda perubahan RPJMD ini dilaksanakan pada hari ini (2 Agustus 2021), maka layak diduga ada agenda terselubung di balik rencana perubahan RPJMD yang dipaksakan," kata Gembong dalam pandangan fraksi yang disampaikan Senin (2/8/2021).

Manuver Anies untuk merevisi janji-janji politiknya di RPJMD, kata Gembong, terlihat dari beberapa program yang target yang diturunkan.

Program pertama adalah pembangunan rumah DP Rp 0, yang targetnya diturunkan dari 250.000 unit menjadi 29.366 unit saja. Dari target itu pun hanya terealisasi 790 unit Rumah DP Rp 0.

"Bisa dikatakan (program) gagal karena selama 3 tahun jumlah unit yang dibangun hanya mencapai 2.774 yang terdiri 790 unit Rusunami DP 0 yang bermasalah, 1.984 unit Rusunawa APBN," kata Gembong.

Kedua adalah janji normalisasi yang tak kunjung dikerjakan Anies, bahkan sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

"Bahkan hingga 2019 ketika pandemi belum melanda, tidak ada sejengkal pun sungai di Jakarta yang tersentuh oleh program normalisasi dan juga naturalisasi sungai," ucap Gembong.

Ketiga, program OKE OCE yang targetnya mencetak 361.518 wirausaha baru diturunkan menjadi 278.971. Gembong bertutur 4 tahun kepemimpinan Anies, realisasi program ini hanya 1.064 orang saja yang mendapat akses permodalan.

Program tak masuk RPJMD, tapi jadi prioritas

Dua fraksi yang menolak perubahan RPJMD yaitu PSI dan PDI-P menyoroti banyak program yang justru bisa terlaksana dan tidak ada dalam RPJMD.

PDI-Perjuangan menyoroti program Formula E dengan anggaran yang fantastis dan tidak masuk dalam RPJMD, tapi Pemprov DKI ngotot untuk tetap menggelar ajang balap mobil listrik itu.

"BPK menemukan potensi kerugian Formula E di 2022 sebesar Rp 106 miliar jika dimasukan biaya commitment fee sebesar Rp 482 miliar maka bukan menjadi untung Rp 120 miliar, malah akan merugi," kata Gembong.

Buah kerugian ini, menurut Gembong merupakan akibat dari Pemprov DKI tidak melaksanakan program prioritas yang sudah tertulis di RPJMD.

"Uang pajak rakyat sebesar Rp 983 miliar (untuk Formula E) hingga saat ini tidak jelas peruntukannya, padahal uang ini bisa dimanfaatkan membantu masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19," ucap dia.

Program kedua yang dinilai hanya membuang-buang anggaran dan energi adalah jalur sepeda dan tugu sepeda yang dibangun Pemprov DKI.

"Pembangunan jalur dan tugu sepeda ini tidak ada dalam RPJMD sebelumnya dan dimasukan dalam RPJMD perubahan. Padahal jika Pemprov serius dalam membenahi transportasi umum, maka penggunaan kendaraan pribadi akan turun dengan sendirinya," kata Gembong.

Dari Fraksi PSI mengkritik program yang dilaksanakan Pemprov DKI justru lebih kepada proyek mercusuar yang bersifat politis, seperti pembangunan Jakarta Internasional Stadium, misalnya.

JIS dibangun menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

Menurut Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza, dana PEN seharusnya digunakan untuk memulihkan perekonomian Jakarta yang porak-poranda akibat pandemi.

"Dana pinjaman PEN digunakan untuk proyek mercusuar yang cenderung bersifat politis untuk meninggalkan legacy warisan infrastruktur mengingat jabatan pak Gubernur tinggal 1 tahun lagi seperti pembangunan JIS. Ingat! saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan," kata Anthony.

Dia juga ikut mengkritik rencana penyelenggaraan balap Formula E yang tetap dipertahankan oleh Pemprov DKI.

Uang balap mobil listrik yang nilainya triliunan rupiah itu, kata Anthony, seharusnya bisa digunakan sebagai anggaran subsidi masyarakat miskin untuk akses air bersih, pembelian tabung oksigen dan penanganan Covid-19 lainnya.

Perubahan RPJMD didukung 5 fraksi

Perubahan RPJMD 2017-2022 yang diusulkan Gubernur Anies direspons positif oleh mayoritas fraksi di parlemen DKI. Dari sembilan fraksi yang ada, lima fraksi sudah menunjukan dukungan RPJMD direvisi.

Fraksi-fraksi yang mendukung terjadinya perubahan RPJMD memiliki alasan yang sama, yaitu terjadinya bencana nasional pandemi Covid-19 yang memiliki dampak terhadap program yang ada dalam RPJMD sebelumnya.

Fraksi Golkar misalnya yang pandangannya dibacakan Jamaludin menyebut perubahan RPJMD diperlukan agar pembangunan bisa sejalan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi di masa Pandemi Covid-19.

"Fraksi Partai Golkar menyetujui perubahan RPJMD tersebut agar relevan dengan kondisi pandemi dan pasca pandemi Covid-19 nantinya," kata Jamaludin, Senin.

Empat fraksi lainnya yang mendukung perubahan RPJMD adalah fraksi Gerindra, PKS, Nasdem dan gabungan fraksi PPP PKB. Sedangkan dua fraksi yang menolak adalah PSI dan PDI-Perjuangan.

Fraksi yang belum mengambil sikap adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan fraksi Demokrat.

Fraksi demokrat beralasan keputusan sikap fraksi akan diambil setelah adanya pembahasan substansi dan materi perubahan RPJDM yang dilakukan bersama.

"Pembahasan substansi dan materi Perubahan RPJMD akan menjadi pertimbangan utama bagi Fraksi Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta untuk memutuskan menerima atau menolak," kata Neneng Hasanah sebagai pembaca pemandangan fraksi Demokrat, Senin.