Soal Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Masih Pemadanan Data dengan Kemensos

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan pemadanan data ganda penerima bantuan sosial tunai (BST) bersama Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, jika sudah selesai dilakukan pemadanan, bantuan sosial yang terlambat cair bisa langsung dicairkan.

"Dengan Kemensos masih terus dilakukan pemadanan datanya," kata Riza dalam rekaman suara, Rabu (4/8/2021).

Riza mengatakan, saat ini sekitar 5 persen dari 1,8 juta warga masih belum bisa menerima BST akibat pemadanan data yang tak kunjung selesai.

"Tinggal beberapa mungkin tidak lebih dari 5 persen yang masih perlu pemadanan data," kata Riza.

Adapun permasalahan pemadanan data ini sudah dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan kurang lebih ada 99.450 data penerima (BST) harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

"(Tertunda) Karena masih ada data dobel 99.450 KPM itu data dobel dari Kementerian Sosial, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung sebanyak 1.007.379 Kepala Kekuarga untuk diberikan bantuan sosial.

Namun saat ini hanya 907.929 Kepala Keluarga yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.

Tanggapan Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan tidak mengetahui perihal surat-menyurat dari Anies soal data ganda penerima BST di DKI Jakarta.

Dia mengatakan pernah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov DKI, namun tidak membahas soal data penerima BST melainkan mekanisme penyaluran BST apakah tetap melalui pos atau lewat rekening bank.

"Kita rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru," ucap Risma, Selasa (3/8/2021).

Risma mengatakan, Kemensos tidak butuh waktu lama untuk menyalurkan BST meskipun lewat PT Pos Indonesia.

Terkait dengan perbaikan data, Risma mengatakan Kemensos akan membuka kembali komunikasi dengan DKI Jakarta.

"Silakan komunikasi dengan kami. InsyaAllah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," ucap mantan Wali Kota Surabaya ini.