Hasil Rapat, DPRD Kota Tangerang Batalkan Anggaran Pengadaan Baju Rp 675 Juta

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta, naik dari tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, pembatalan pengadaan bahan pakaian tersebut berdasarkan hasil rapat pada Selasa (10/8/2021).

"Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut," paparnya dalam rekaman suara, Selasa.

Dia menyebut, pembatalan itu bersifat secara keseluruhan. Berarti instansinya tak akan mengadakan penganggaran bahan pakaian pada tahun 2021.

"Dibatalkan setelah menerima berbagai usulan dari semua lapisan masyarakat," kata Gatot.

Gatot sebelumnya meminta pihaknya diperlakukan adil soal mencuatnya polemik anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut.

Menurut dia, yang harus disoroti tak hanya anggaran bahan pakaian instansinya saja, tetapi juga anggota Dewan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.

Bahan pakaian dari Louis Vuitton

Pengadaan bahan pakaian tersebut sebelumnya dikritik berbagai pihak lantaran dianggarkan di tengah pandemi Covid-19.

Publik juga menyoroti pemilihan merek bahan yang akan dibeli.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Hadi Sudibjo sebelumnya berujar, salah satu merk bahan pakaian anggota Dewan itu adalah Louis Vuitton.

Pakaian yang menggunakan merk fesyen asal Prancis itu rencananya bakal dijadikan dua setel pakaian dinas harian (PDH) untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.

Tiga merk lain, yakni Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Dia berujar, pemilihan empat merk tersebut berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh PPK ke Pokja ULP.