Perhimpunan Dokter Paru Minta Pemerintah Segera Buat Peraturan untuk Kendalikan Polusi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengaku sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyikapi masalah pencemaran polusi udara Jakarta.

Namun, hingga kini, rekomendasi dari PDPI tersebut belum juga mendapat respons yang berarti.

Dalam sebuah diskusi di Media Briefing Koalisi Ibukota, Selasa (10/8/2021), mewakili PDPI, dr Feni Fitriani Taufik mengatakan, pihaknya telah meminta pemerintah untuk membuat undang-undang dan peraturan terkait.

Baik untuk pengendalian polusi udara, koordinasi lintas sektoral termasuk dengan akademisi, organisasi profesi ataupun lingkungan, melalui kajian dan penelitian.

Langkah tersebut dianggap menjadi cara yang penting untuk mengatasi masalah polusi di Ibu Kota.

Selain itu, perlu juga melakukan upaya-upaya seperti pemantauan polusi yang berasal dari industri.

"Perlu mendorong pembukaan pembangkit listrik tenaga alternatif, membuat sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan, hingga meningkatkan penanaman pohon dan menambah area hijau di seluruh wilayah untuk menambah paru-paru kota,” jelas Feni.

Sementara itu, Feni juga menyoroti kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Polusi udara saja sudah mengganggu pertahanan tubuh tanpa adanya Covid. Sekarang sudah banyak diteliti juga, bahwa polusi itu menurunkan pertahanan tubuh dalam melawan virus,” ungkap Feni.

Sebelumnya dilaporkan, dalam acara yang sama, Bondan Andriyanu dari Greenpeace Indonesia membandingkan data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Juni dan Juli 2021.

Dari situ diketahui, kualitas udara di Jakarta justru semakin memburuk pada Juli 2021. Berdasarkan status Baku Mutu

Udara Ambient (BMUA) PM 2,5 di stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) milik DKI dan US Embassy, kandungan polusi udara pada Juli 2021 lebih tinggi dibandingkan Juni 2021.

"Sepanjang bulan Juli menunjukkan peningkatan hingga 4-6 kali lipat dibanding pada bulan Juni,” ujar Bondan, Selasa.

Bondan mengungkapkan, kualitas udara di Jakarta kerap berada di status tidak sehat untuk dikonsumsi masyarakat khususnya kelompok dengan kesehatan sensitif.

Sementara itu, sebanyak 32 warga DKI Jakarta masih terus melakukan upaya dalam gugatan kepada 7 pejabat negara atas pencemaran udara di Jakarta.