Fraksi PDI-P DPRD DKI Dukung Anggotanya Ajukan Hak Interpelasi Formula E

Gembong mengatakan, Fraksi PDI-P mendukung para inisiator pengajuan hak interpelasi itu.

"Posisi fraksi ada untuk memberikan support dan dukungan kepada teman-teman sebagai inisiator (pengajuan hak interpelasi)," kata Gembong melalui telepon, Selasa (17/8/2021).

Dia mengemukakan, interpelasi merupakan hak anggota yang bisa digunakan oleh siapapun. Interpelasi bisa diajukan ke rapat paripurna untuk dibahas jika diajukan oleh 15 anggota yang berasal minimal dari dua fraksi berbeda.

Meski belum menugaskan secara resmi seluruh anggota fraksi, Gembong menyebut PDI-P akan mendorong interpelasi itu bisa terwujud.

"Sikap fraksi adalah memberikan dukungan kepada anggota Fraksi PDI-P yang sekarang sedang melakukan penggalangan terhadap fraksi-fraksi lain untuk diajak bersama-sama melakukan dukungan terhadap usul inisiatif melakukan interpelasi itu," ujar Gembong.

Dia mengatakan, pada saatnya nanti Fraksi PDI-P akan menugaskan seluruh anggotanya untuk mendukung interpelasi tersebut berjalan.

"Tahapan berikutnya gimana? Tahapan berikutnya seluruh anggota fraksi pasti memberikan dukungan itu. Tapi pada saatnya nanti, bukan sekarang," kata dia.

Sebelumnya, lima anggota Fraksi PDI-P, antara lain  Wakil Ketua Fraksi PDI-P Ima Mahdiah, menginsiasi pengajuan hak interpelasi untuk program Formula E. Ima Mahdiah mengunggah surat penyampaian usulan hak interpelasi yang ditunjukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta lewat akun Instagramnya @ima.mahdiah.

"Betul (sudah mengajukan interpelasi)," kata Ima saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin kemarin.

Dalam unggahan, surat penyampaian usulan hak interpelasi tersebut terlihat sudah ditandatangani lima anggota Fraksi PDI-P. Ima mengatakan, lima anggota yang sudah tandatangan tersebut baru langkah awal. Dia optimis akan lebih banyak lagi anggota dewan yang ikut mengajukan hak interpelasi tersebut.

"Saya optimis ini akan berjalan dan didukung anggota dewan lainnya karena menyangkut uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta sampai dengan saat ini bahkan kerugian yang sudah ditemukan oleh BPK sebesar 106 miliar rupiah," kata Ima.

Hak interpelasi atau hak bertanya yang melekat pada anggota DPRD DKI untuk meminta keterangan Gubernur Anies bisa direalisasikan jika sudah disetujui dalam rapat paripurna.

Interpelasi bisa digulirkan ke dalam rapat paripurna jika ada dua fraksi dan sekurang-kurangnya 15 anggota dewan yang mengajukan kepada pimpinan DPRD DKI untuk dijajakan dalam Rapat Paripurna.

Syarat untuk terwujudnya interpelasi adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50 persen + 1 dari seluruh anggota dewan yang ada. Itu artinya harus ada 54 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna untuk menentukan interpelasi disetujui atau tidak.

Dari 54 orang yang hadir, setidaknya harus ada 28 anggota dewan dalam rapat paripurna menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi tersebut.