Protes 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar aksi di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/10/2021) ini.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi ini berfokus pada evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin sekaligus juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/10/2021).

Nining mengatakan, para buruh mulai bergerak pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dari situ masa aksi melakukan longmarch hingga ke depan Istana Kepresidenan.

Selain KASBI, kata Nining, elemen buruh lain yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Selain itu ada juga mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.

Nining menjelaskan, dalam aksi hari ini pihaknya akan membawa sejumlah tuntutan antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya yang merugikan buruh.

Aksi ini juga mendesak Pemerintah untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat. Dia menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.

"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.

Tuntutan lainnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Lalu mengusut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.

Kemudian, para buruh juga mendesak untuk mengembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Lalu, mendesak pemerintah menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.

"Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," ujarnya.