Pipa PAM Jaya Bocor 44 Persen, Butuh Rp 7 Triliun untuk Perbaiki Separuhnya Saja

"Jadi, dari hasil produksi sampe jadi volume bill, itu bocor 44 persen," kata Direktur Utama PAM Jaya, Bambang Hernowo, ditemui Kompas.com di sela rapat pembahasan anggaran di Grand Cempaka Resort Megamendung, Jawa Barat, Rabu (3/11/2021) malam.

Bambang berujar, kebocoran itu sudah relatif lebih baik ketimbang sebelumnya sempat mencapai 58 persen.

Berdasarkan studi yang dilakukan PAM Jaya, 80 persen dari seluruh kebocoran disebabkan oleh kebocoran fisik perpipaan.

Sisanya adalah kebocoran komersial, baik akibat pencurian air (illegal tapping) atau masalah pencatatan meter.

Menurut Bambang, usia perpipaan yang diklaim sudah lebih dari 25 tahun mengambil peranan dalam kebocoran fisik ini.

"Kebanyakan ya leakage (bukaan) di sambungannya. Kan itu di dalam (tanah), jadi kalau kita ingin memperbaikinya harus dibongkar, baru bisa dibenerin. Yang kelihatan itu kalau burst (semburan), yang bisa langsung kita perbaiki," jelasnya.

"Kita butuh Rp 7 triliun untuk ganti perpipaannya, kemudian ganti sambungan-sambungannya. Itu kita proyeksikan segitu tidak langsung (menurunkan kebocoran hingga) 10 persen, tapi Rp 7 triliun itu (menurunkan kebocoran) jadi 26 persen lah," lanjut Bambang.

Meskipun demikian, PAM Jaya tidak mengusulkan perbaikan kebocoran perpipaan secara menyeluruh sebagai kegiatan prioritas mereka pada 2022.

Menurut Bambang, pihaknya tetap akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan untuk mencegah tingkat kebocoran semakin tinggi.

PAM Jaya lebih mengutamakan pembangunan jaringan perpipaan baru melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ciliwiung-Pesanggrahan dan Jatiluhur-Karian, yang dianggap lebih efisien ketimbang memperbaiki seluruh jaringan perpipaan yang sudah ada.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berharap, dalam beberapa tahun ke depan, tidak ada lagi warga Jakarta yang menggunakan air tanah untuk sumber air baku.

"Harapan kami nanti dalam beberapa tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan air tanah," tutur Riza dalam rekaman suara, Jumat (8/10/2021).

Penggunaan air tanah ditengarai menjadi penyebab land subsidence atau penurunan muka tanah di DKI Jakarta.

Untuk itu, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membangun sumber air baku di Bendungan Jatiluhur 1 dan Karian Serpong.

Riza mengatakan, saat ini wilayah DKI Jakarta yang memiliki sumber air bersih dengan sistem perpipaan hanya mencapai 63 persen.

Pembangunan sumber air baku di Karian dan Jatiluhur diharapkan bisa meningkatkan sistem perpipaan air bersih di Jakarta.

"PAM sendiri dan juga didukung dari PUPR sedang mempersiapkan sumber air bersih dan pipanisasi agar di Jakarta yang sudah tercover 63 persen bisa ditingkatkan sampai dengan 100 persen," tutur Riza.

Ia menegaskan, jika perpipaan sudah menjangkau 100 persen, akan ada sanksi bagi mereka yang tetap menggunakan air tanah, khususnya bagi keperluan industri, termasuk perkantoran, hotel, dan apartemen.

"Nanti akan kami berikan sanksi bagi industri, bagi hotel, apartemen, perkantoran, mal yang menggunakan air bersih dari pompa atau jetpam dari air tanah," ujar Riza.