Sumur Resapan di Atas Trotoar Sekitar Kanal Banjir Timur, Azaz Tigor: Enggak Nyambung

Tigor mengatakan, selama ini banjir kerap menggenang jalan raya. Ia tidak tahu alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sumur resapan di atas trotoar.

"Kalau masalahnya A, harusnya bangun solusinya A, bukan B. Udah gitu salah lagi bangunnya kan. Ini tidak efektif, karena 'jaka sembung', enggak nyambung," kata Tigor saat ditemui di kantornya di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (11/11/2021).

Tigor menambahkan, pembangunan sumur resapan di atas trotoar kurang pas. Sebab, letak trotoar lebih tinggi dibanding jalan raya.

Selain itu, sumur resapan dibangun di samping Kanal Banjir Timur (KBT).

Pantauan di lokasi, pembangunan sumur resapan itu belum rampung. Material dan tumpukan galian tanah masih di atas trotoar.

"Apa kurang KBT begitu luas? Ini sebenarnya logika-logika sederhana, enggak butuh gelar Ph.D untuk ini," ujar Tigor.

"Kita kan punya KBT luas dan panjang. Kenapa bikin sumuran resapan air?" kata dia.

Menurut Tigor, yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI adalah melancarkan drainase menuju KBT.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklarifikasi soal pembangunan sumur resapan di atas trotoar itu lewat akun media sosialnya.

Hal itu merespons kritikan politikus Ferdinand Hutahahean ihwal pembangunan sumur resapan itu.

"Beredar video mengenai kesalahpahaman atas penempatan sumur resapan (SR) di trotoar. Berikut cara kerjanya: 1) air akan masuk melalui tali-tali air ke bak kontrol yang kotak, 2) air akan disaring sebelum masuk ke SR (bulat). Contoh ini SR Gandaria City," tulis @arizapatria lewat Instagram, Senin (8/11/2021).

Riza mengeklaim bahwa pembuatan sumur resapan yang tengah digalakkan oleh Pemprov DKI Jakarta berhasil berkontribusi untuk penanganan banjir dan genangan.

“Pembuatan sumur resapan itu sangat membantu. Meski hujan cukup lebat dan cukup ekstrem, namun genangan tersebut bisa dengan cepat surut,” kata Riza ketika ditemui wartawan di Balai Kota, Senin (8/11/2021).

Namun, DPRD DKI Jakarta justru berpandangan sebaliknya. Komisi D yang berurusan dengan Sumber Daya Air dan Bina Marga malah meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi program pembuatan sumur resapan.

“Terkait program Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pembangunan sumur resapan untuk pengendalian banjir, banyak keluhan dari masyarakat luas terkait tidak efektifnya dampak dari pembangunan sumur resapan untuk mengurangi banjir,” tulis Komisi D dalam rekomendasi yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD, kemarin.

“Untuk itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar dilakukan evaluasi, baik dari sisi kajian maupun titik lokasi pembangunannya yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Komisi D.

Data terbaru hingga bulan lalu, pembuatan sumur resapan baru mencapai 15 persen dari target, yaitu baru 6.232 titik sumur dari target 40.000.