Semua Perusahaan di Jakarta Wajib Berlakukan Skala Upah Mulai 2022

Skala upah ini menentukan besaran upah yang seharusnya diterima oleh pegawai berdasarkan masa baktinya di perusahaan tersebut.

"Untuk pelaku usaha harus taat terhadap skala upah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, Senin (22/11/2021).

Pemerintah akan menghelat rapat dengan unsur buruh dan pengusaha untuk menetapkan batas bawah besaran skala upah ini.

Hasilnya akan dituangkan di dalam peraturan gubernur (Pergub) yang juga memuat sanksi bagi perusahaan yang tak patuh. Pergub itu ditargetkan terbit akhir 2021.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin agar pegawai yang telah bekerja lebih dari 1 tahun di suatu perusahaan, memperoleh upah di atas UMP.

"Makanya bukan kepgub (Keputusan Gubernur), tapi Pergub, supaya mengikat dan ada sanksi bila pengusaha tidak menerapkan itu," sebut Andri.

Sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai turunan tentang pengupahan dari UU Cipta Kerja.

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, kewajiban menerapkan struktur dan skala upah tercantum pada Pasal 21 dan 22.

Perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Andri menjelaskan, perusahaan wajib mencantumkan struktur dan skala upah ketika menyusun peraturan perusahaan atau mengajukan suatu izin.

"Kalau tidak, kami tidak sahkan. Itu bagian dari upaya kita agar perusahaan mau menyusun struktur dan skala upah," ujarnya.

Sebelumnya, masalah serupa sempat dilontarkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ketika menuntut kenaikan UMP DKI 2022 antara 7-10 persen.

"Parahnya, bahkan di DKI Jakarta banyak yang memberlakukan UMP lebih dari 1 tahun. Bahkan sampai 5 tahun mereka masih UMP, sudah punya istri, anak, keluarga, upahnya masih UMP," ungkap Ketua KSPI DKI Jakarta, Winarso, Selasa (10/11/2021).

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan UMP 2022 dengan kenaikan sebesar Rp 37.749.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kenaikan UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Setelah mengumumkan kenaikan UMP, Anies mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Selain itu, Anies juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban kenaikan UMP itu.

Setelah menaikan UMP, Anies berjanji akan menerapkan kebijakan seperti yang sebelumnya pernah dia sampaikan melalui program bantuan hidup murah di Jakarta.